TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada banyak perubahan terkait pelaksanaan Ujian Nasional. Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melakukan moratorium yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang sebelumnya dipersiapkan untuk alternatif UN, kata Kalla, malah akan tetap ada dan berjalan berdampingan dengan UN. "Dua-duanya akan dilaksanakan," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Selasa, 20 Desember 2016.
Presiden Jokowi memutuskan membatalkan rencana moratorium UN karena merasa hal itu masih dibutuhkan. UN masih dianggap sebagai tolak ukur kualitas pelajar Indonesia. Menurut Jokowi, tanpa UN akan sulit mengukur kualitas pelajar Indonesia usai menjalani kegiatan belajar dan mengajar.
Sebelumnya, isu UN bakal dimoratorium sudah berhembus kencang. Tanda-tandanya, selain Presiden sudah menerima kajian panjang dari Mendikbud Muhadjir Effendy, tender pelaksanaan UN belum dilaksanakan hingga Desember ini. padahal, umumnya tender pelaksanaan UN dimulai sejak bulan Oktober.
Jusuf Kalla menjelaskan USBN akan dipertahankan untuk memastikan mata pelajaran lain ikut diprioritaskan. Sebab, selama ini sekolah cenderung mengutamakan mata pelajaran yang diujikan saja seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
JK menambahkan bahwa USBN, sesuai namanya, akan dibuat berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional. Jadi, meski soal ujian dibuat oleh sekolah, tetap ada acuan untuk memastikan kualitas dari ujian itu sendiri. "Tetap harus ada batasan, kisi-kisi nasional," ujarnya.
ISTMAN M. P.
Baca juga:
Jaksa Enggan Komentari Pandangan Ahok Soal Al-Maidah Ayat 51
Begini Sosok Dubes Rusia untuk Turki yang Tewas Ditembak
