Jusuf Kalla Tak Setuju Ada Ormas Sweeping Atribut Natal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 7 Desember 2016. Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah menyampaikan rasa bela sungkawa atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,4 SR menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Biereun di Provinsi Aceh, sementara pemerintah tidak memiliki kriteria apakah musibah gempa ini tergolong bencana nasional atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 7 Desember 2016. Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah menyampaikan rasa bela sungkawa atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,4 SR menyebabkan korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Biereun di Provinsi Aceh, sementara pemerintah tidak memiliki kriteria apakah musibah gempa ini tergolong bencana nasional atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang mengecam aksi sweeping atribut Natal oleh organisasi kemasyarakatan. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpandangan sama. Soal aksi sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tak perlu dilakukan dengan sweeping. Kalla mengatakan tak seharusnya dilakukan ormas.

    ”Aturan (Fatwa MUI) itu tidak bisa dilaksanakan oleh ormas. Aturan agama itu selalu untuk diri sendiri. Penegakan hukumnya dosa, bukan sweeping,” ujar Jusuf Kalla ketika dimintai tanggapan oleh awak media di Istana Wakil Presiden, Selasa, 20 Desember 2016.

    Baca: Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping

    Pekan lalu, berbagai ormas keagamaan melakukan aksi sosialisasi dan sweeping terkait dengan fatwa MUI di sejumlah pusat belanja. Tujuannya, agar tidak ada muslim yang memakai atribut Natal saat bekerja. Salah satunya dilakukan di Surabaya pada Ahad, 18 Desember 2016.

    Mereka tidak sendirian melakukan hal tersebut, melainkan didampingi pihak Kepolisian. Di Surabaya, kegiatan kelompok itu malah didampingi 200 polisi dari Sabhara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim. Padahal massa yang terlibat hanya puluhan.

    Jusuf Kalla menyatakan, jika perlu sweeping, hal itu hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Itu pun, kata dia, harus berdasarkan hukum positif. Dengan kata lain, kepolisian tidak seharusnya mengawal ormas yang melakukan sweeping atas fatwa MUI yang bukan hukum positif.

    “Sweeping begitu tidak bisa oleh ormas. Itu fungsi polisi,” Jusuf Kalla menegaskan.

    ISTMAN MP

    Baca:
    Menteri Agama: Ormas Tak Seharusnya Melakukan ‘Sweeping’ 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.