Perkuat Koordinasi, Polri Siapkan Petugas di MUI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Tito Karnavian bersama Ketua MUI Ma'aruf Amin dan Pembina GNPF Rieziq Shihab mengaitkan tangan bersama usai memberi keterangan pers di Kantor MUI, Proklamasi, Jakarta, 28 November 2016. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh agama lainnya seperti KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kapolri Tito Karnavian bersama Ketua MUI Ma'aruf Amin dan Pembina GNPF Rieziq Shihab mengaitkan tangan bersama usai memberi keterangan pers di Kantor MUI, Proklamasi, Jakarta, 28 November 2016. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh agama lainnya seperti KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi akan menyiapkan petugas perantara (liaison officer) terkait dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Petugas ini akan berkoordinasi mengenai fatwa yang diterbitkan MUI.

    "Kalau ada fatwa yang berdampak ke masyarakat luas, ketertiban, toleransi, dan keamanan komunikasikan dengan kami," ucap Tito di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016. Menurut dia, koordinasi antara kepolisian dan MUI baru di level informal. Dalam waktu dekat, lanjut Tito, kepolisian akan berkoordinasi lagi dengan MUI tentang petugas perantara itu.

    BacaJokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping

    Sebelumnya, Front Pembela Islam melakukan sosialisasi fatwa MUI tentang larangan muslim menggunakan atribut Natal. Aksi itu rupanya membuat resah sejumlah pihak karena tertulis kata sweeping pada pemberitahuan sosialisasi yang beredar.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memastikan MUI tidak meminta FPI mensosialisasikan fatwa atribut Natal, yang diikuti dengan razia. MUI pun menegaskan tidak menghendaki adanya razia.

    SimakSweeping Restoran di Solo, Pelaku Lukai 3 Perempuan

    Kapolri menambahkan, bila diminta polisi akan membantu mensosialisasikan fatwa MUI itu. Salah satu langkah yang bisa dilakukan ialah mengumpulkan pemilik pusat perbelanjaan agar tidak memaksa karyawannya menggunakan atribut keagamaan tertentu.

    Bahkan, kata Tito, seseorang bisa dikenai pidana bila terbukti mengancam dan melakukan kekerasan. "Pemilik toko bisa kena pidana kalau maksa karyawannya," ucap Tito.

    Maka, Polri meminta kepada masyarakat agar upaya penegakan hukum dilakukan polisi. "Organisasi massa, saya tegaskan bukan penegak hukum," katanya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.