Saat Car Free Day, Satgas Saber Pungli Kampanye Anti-Pungli  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Populi Center terkait Satgas Sapu Bersih Pungli, di Resto Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 26 November 2016. TEMPO/YOHANES PASKALIS

    Diskusi Populi Center terkait Satgas Sapu Bersih Pungli, di Resto Gado Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 26 November 2016. TEMPO/YOHANES PASKALIS

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memanfaatkan hari bebas kendaraan bermotor untuk mengkampanyekan budaya antipungli.

    "Pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga kami perlu secara masif baik di tingkat pusat, kemudian lembaga maupun di daerah untuk melaksanakan sosialisasi atau kampanye budaya antipungli," kata Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Inspektur Pengawasan Umum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang juga berperan sebagai Ketua Satgas Saber Pungli, di kawasan Monas, Jakarta, Ahad, 18 Desember 2016.

    Dwi mengungkapkan salah satu tujuan kegiatan kampanye ini untuk menghapus pemikiran bahwa pungli sudah membudaya. Sehingga diharapkan dapat terciptanya Indonesia yang bersih dari kegiatan tersebut. Adapun pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat adalah menyampaikan bahwa pungli merupakan perbuatan ilegal. "Masyarakat harus berani berpartisipasi tidak melakukan pungli maupun melapor kalau ada pungli," kata Dwi.

    Dwi juga mengingatkan kegiatan pungli merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, bila ada yang terlibat dalam pungli, pelaku terancam hukuman penjara. Di sisi lain, kegiatan kampanye ini sekaligus memperingati hari antikorupsi internasional yang diperingati pada 9 Desember.

    Menurut Dwi, hingga kini ada 22 operasi tangkap tangan terkait dengan pungli yang sedang disidik oleh pihak kepolisian di beberapa daerah. Operasi ini merupakan hasil kerja sama dari Satgas Pungli dengan unit pemberantasan pungli di kementerian lembaga maupun di daerah.

    Laporan adanya pungli yang disampaikan masyarakat sebanyak 17 ribu. Laporan itu telah dipilah-pilah. Bahkan, menurut Dwi, sebagian sudah ditindak dengan melakukan operasi tangkap tangan dan mengirim surat ke kementerian lembaga terkait.

    "Jadi dari kementerian lembaga di daerah diharapkan juga secara masif juga simultan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai yang diamanatkan Perpres 87 Tahun 2016," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.