Mendagri Usul Lulusan IPDN Ikut Wajib Militer

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti upacara pada acara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia

    Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti upacara pada acara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar setiap lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer.

    "Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan," kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat, 16 Desember 2016.

    Tjahjo mengusulkan para alumni IPDN yang lulus pendidikan militer agar diberikan pangkat letnan dua.

    Baca juga: Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

    "Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," ujar Tjahjo.

    Tjahjo mengemukakan alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Proses penyiapan wajib militer menurutnya akan memakan waktu setidaknya satu tahun.

    "Tinggal terkait anggaran saja. Kurikulum TNI sudah ada," jelas dia.

    Simak pula:
    Dugaan Korupsi IPDN, KPK Periksa Pejabat Kemendagri 12 Jam
    KPK Periksa 42 Saksi Korupsi Pembangunan Gedung IPDN

    Pada Jumat hari ini Tjahjo Kumolo memberikan ceramah umum kepada ratusan praja IPDN di Jatinangor. Tjahjo berpesan agar seluruh lulusan IPDN siap ditempatkan bertugas di mana saja di seluruh Indonesia.

    Tjahjo juga mengingatkan agar seluruh praja IPDN menyelesaikan tugas menimba ilmu dengan baik, berdisiplin tinggi, taat terhadap perintah dan aturan, serta hormat terhadap atasan.

    "Mari bangun kegotongroyongan kita. Jangan melihat agama, ras, semua sama warga negara Indonesia," jelas Tjahjo.

    ANTARA

    Baca juga:
    Suami Jadi Tersangka, Inneke Koesherawati Akan Diperiksa KPK
    Komisi Hukum DPR Desak Kapolda Iriawan Minta Maaf, Kenapa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?