Tak Kondusif, Lokasi Sidang Ahok Akan Dipindah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kawal Fatwa MUI (GNKF-MUI) melakukan aksi dan doa bersama di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, 13 Desember 2016. Aksi bersama tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap sidang dugaan penistaan agama Ahok. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kawal Fatwa MUI (GNKF-MUI) melakukan aksi dan doa bersama di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, 13 Desember 2016. Aksi bersama tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap sidang dugaan penistaan agama Ahok. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya merekomendasikan adanya perpindahan lokasi sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Lokasi sidang sebelumnya, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gadjah Mada, dinilai tidak kondusif.

    "Seperti (sidang) kemarin kami harus mengalihkan arus lalu lintas, kemacetan terjadi, kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga akhirnya kegiatan sidang-sidang lain juga terganggu," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana, saat ditemui seusai salat Jumat di Polda Metro Jaya, Jumat, 16 Desember 2016.

    Setelah sidang kemarin, Suntana mengatakan pihaknya dan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara langsung menggelar evaluasi terkait dengan pengamanan selama sidang. Walhasil, kepolisian dan pihak pengadilan menilai sidang selanjutnya akan lebih baik dilaksanakan di tempat yang lebih kondusif.

    "Kami menginginkan satu kondisi sidang yang fokus dan tak terganggu dengan hal lainnya," kata Suntana. Menurut dia, pihak PN pun telah menyepakati hal ini. "Ketua Pengadilan Negeri berpandangan sama. Memang perlu cari tempat yang lain," katanya.

    Untuk sementara, Suntana mengatakan kepolisian masih mencari lokasi sidang yang lebih kondusif. "Kami memberikan beberapa rekomendasi. Ada yang Cibubur, Ragunan, ada beberapa tempat," ujarnya.

    Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan bahkan disebut memimpin langsung peninjauan beberapa lokasi calon penyelenggaraan sidang itu. Dari hasil survei itu, kepolisian kemudian akan memberikan rekomendasi pada pihak pengadilan.

    "Tetap keputusan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan rapat," kata Suntana.

    Ahok baru saja menjalani sidang pertamanya pada Selasa, 13 Desember 2016. Di sana ia membacakan nota pembelaan dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 20 Desember 2016, dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan Ahok dan tim pengacaranya.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.