Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Tunda Mediasi Konflik Lahan Eks Dirjen Perkebunan  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunda mediasi konflik lahan eks Direktorat Jenderal Perkebunan antara PT Satu Stop Sukses dan warga penggarap di Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang, yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 15 Desember 2016. "Mediasi ditunda, agenda hari ini baru tahap pramediasi," ujar Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat kepada Tempo, Kamis, 15 Desember 2016.

Pramediasi dilakukan tim Komnas HAM tanpa anggota komisioner. Tim Komnas HAM akan menemui setiap pihak yang bertikai secara terpisah. Imdadun mengatakan penundaan mediasi disebabkan sejumlah faktor, di antaranya tak adanya komisioner Komnas HAM yang bisa hadir ke eks lahan perkebunan. "Selain itu, masalah ini secara teknis belum bisa masuk tahap mediasi," kata Imdadun.

Baca: 
Penangkapan di Tasikmalaya, Tim Densus 88 Sita Rompi Berkabel
Selamat dari Gempa Pidie Aceh karena Demam

Menurut Imdadun, kedua pihak—pengusaha yang akan membangun apartemen dan warga penggarap—masih berkukuh sebagai pemilik tanah seluas 14 hektare itu. "Mediasi baru bisa dilakukan jika masing-masing pihak menyampaikan hal-hal yang akan dijadikan kesepakatan. Kalau masih saling ngotot, sulit dilakukan mediasi," tutur Imdadun.

Imdadun mengatakan Komnas HAM sudah cukup lama menelusuri masalah lahan yang dianggap tidak bertuan itu. Hasil penelusuran, kata dia, dari sejarah tanah kedua belah pihak yang mengklaim atas kepemilikan tanah seluas 14 hektare itu. "Semua pihak, baik pengusaha yang mengklaim maupun warga yang telah lama tinggal di sana, secara legalitas tidak ada dokumen," kata Imdadun.

Sebanyak 450 kepala keluarga yang tinggal di lahan eks perkebunan di Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang, menolak rencana pembangunan apartemen yang akan menggusur permukiman mereka. Sebagai bentuk penolakan, warga penggarap lahan eks Direktorat Jenderal Perkebunan seluas 14 hektare itu memasang spanduk protes dan penolakan serta akan mengadu ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami akan berjuang mempertahankan hak kami dengan cara apa pun," ujar Ketua I Paguyuban Bina Mitra Warga Penggarap Kavling Perkebunan Suryanto. Sebab, kata Suryanto, warga mencurigai klaim pengembang atas kepemilikan lahan tempat tinggal mereka selama 30 tahun itu penuh rekayasa dan kongkalikong aparat dan pemerintah. 

"Pengembang mengklaim telah membeli lahan yang kami tempati, tapi tak bisa menunjukkan dokumen, titik lokasi, dan batas lahannya," tutur Suryanto.

Sengketa lahan garapan ini bermula pada awal 2012. PT Satu Stop Sukses milik pengusaha Kismet Chandra mengklaim memiliki 6,6 hektare dari 14 hektare lahan garapan kavling perkebunan. Padahal sekitar 1.500 jiwa penduduk menempati 221 kavling tanah itu sejak 1985.

Kismet mengklaim telah membeli sebagian tanah yang ditempati warga tersebut. Dari 2013 hingga kini, pengembang telah mengantongi izin prinsip, izin lokasi, site plan, dan amdal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

JONIANSYAH HARDJONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses baru yang disiapkan untuk warga Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2. TEMPO/JONIANSYAH hARDJONO
Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

Pada 2023, anggaran Rp 30 miliar telah digelontorkan untuk peningkatan kapasitas jalan penghubung wilayah Utara Kabupaten Tangerang dengan PIK 2.


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

2 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

5 hari lalu

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

Insiden kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu sekuriti dan sopir mobil towing meninggal itu terjadi di arah Apartment Tokyo PIK 2.


AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

21 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.


Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran Sudah Digelar di Tangerang, Ini Penjelasan Airlangga

Menurut Airlangga, simulasi program makan siang gratis tak menjadi persoalan meski belum diputuskan oleh Kabinet Presiden Jokowi.


Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Cek Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Airlangga: Bergizi dan Higienis Rp 15 Ribu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang berasal dari anggaran Dinas Pendidikan.


Pencurian 60 Karung Beras Seberat 3 Ton, Pemilik Toko Rugi Jutaan Rupiah

30 hari lalu

Ilustrasi toko agen beras Sejahtera Abadi di Teluknaga, Kabupaten Tangerang. ANTARA
Pencurian 60 Karung Beras Seberat 3 Ton, Pemilik Toko Rugi Jutaan Rupiah

Pencurian di toko agen beras itu menyebabkan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.


AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

34 hari lalu

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
AHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen

Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria


Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

35 hari lalu

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menyambut Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat

Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.


Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

35 hari lalu

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
Jadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..

Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).