Kawal Jokowi-JK, PDIP Soroti Soal HAM, Korupsi, dan Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan meluncurkan buku terbaru dari seri Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM. Buku yang diluncurkan dalam kegiatan tahunan DPP PDIP ini bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan.

    Buku ini diluncurkan untuk mengawal penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah poin penting menjadi catatan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi ulasan dalam buku ini. "Ini bagaimana kami menyoroti dua tahun pemerintahan Jokowi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan dalam acara peluncuran buku tersebut di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2016.

    BacaLIPI: Maritim Indonesia Masih Kalah Dibanding Filipina

    Poin-poin yang menjadi catatan PDIP adalah proses penegakan hukum pada era Jokowi-JK yang dinilai kurang optimal. PDIP membenarkan Jokowi lebih condong berkonsentrasi pada bidang ekonomi selama dua tahun terakhir ini. PDIP berharap pemerintahan Jokowi akan memberikan perhatian lebih besar terhadap penegakan hukum pada tahun ketiga nanti.

    Persoalan lainnya yang disoroti adalah soal penyelesaian kasus HAM masa lalu yang dinilai masih mengambang dan tidak jelas arahnya.

    SimakMK Tolak Uji Materi Undang-undang Tax Amnesty

    Selain itu, upaya penanganan kasus korupsi dinilai masih minim. Menurut pejabat Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sampai dengan pengadilan, hanya berjumlah 60-70 kasus dari total rata-rata pengaduan 7.000 tiap tahun.

    DENIS RIANTIZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.