Berantas Korupsi, KPK Gandeng Nazaha Arab Saudi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Rahardjo (kiri) bersama  Presiden Komite Nasional Pemberantasan Korupsi

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Rahardjo (kiri) bersama Presiden Komite Nasional Pemberantasan Korupsi "Nazaha" Arab Saudi, Dr. Khaled Abdulmohsen Al-Muhaesin (kanan) dan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (tengah) di Kantor Nazaha, Riyadh, Arab Saudi, 13 Desember 2016. Foto: KBRI Arab Saudi

    TEMPO.CO, Riyadh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Komite Nasional Pemberantasan Korupsi Arab Saudi (Nazaha) untuk bekerja sama memerangi korupsi. Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tersebut ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo dan Presiden Nazaha Dr Khaled Abdulmohsen Al-Muhaesin di Kantor Nazaha di Riyadh, 13 Desember 2016.

    Pertemuan tersebut dihadiri Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

    "Kerja sama yang dijalin antara KPK dengan mitra lembaga anti korupsi Arab Saudi, Nazaha, semakin memberikan arti dan bobot bagi hubungan dan kerja sama bilateral sekaligus merefleksikan komitmen kedua negara untuk upaya bersama dalam pemberantasan korupsi," kata Dubes Maftuh lewat rilis yang diterima Tempo.

    MoU berisi kesepakatan peningkatan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, mengembangkan kerja sama peningkatan kapasitas (capacity building) masing-masing lembaga melalui berbagai program dan kegiatan bersama, antara lain pertukaran informasi dan hasil kajian terkait dengan pemberantasan korupsi, berbagi pengalaman, kunjungan timbal balik, penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain.

    Sebelum meneken MoU, kedua pihak membahas upaya-upaya pemberantasan korupsi di masing-masing negara.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.