Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa: Surat Dakwaan Ahok Tujuh Lembar Proporsional  

Editor

Kurniawan

image-gnews
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani sidang kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana, Pool
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani sidang kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016. AP/Tatan Syuflana, Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum dalam sidang perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan surat dakwaan yang berisi tujuh lembar sudah proporsional tanpa ada tekanan massa.

"Dakwaan itu kan berisi pasal dan uraian cara-cara melakukan (penistaan) dia. Dari pidato dia yang panjang itu, yang kita ambil jadi bagian dakwaan, itu kan cuma sedikit bagian. Jadi tujuh lembar itu sudah proporsional. Tidak ada masalah," kata ketua tim jaksa penuntut umum, Ali Mukartono, usai sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 13 Desember 2016.

Ali mengatakan tidak ada permasalahan dengan isi surat dakwaan bernomor register perkara 147/jkt.ut/12/201 tersebut. Apalagi dia menilai surat dakwaan itu lebih sedikit dibanding nota keberatan yang disampaikan Ahok beserta tim kuasa hukumnya.

Baca:
Sidang Ahok Dimulai, Ini 5 Peluang Lolos
Tak Ada Makar, Aktivis Pun Jadi

Menurut dia, tidak ada tekanan selama pelimpahan berkas dan persidangan sehingga mengakibatkan proses hukum terkesan terburu-buru seperti yang disampaikan tim kuasa hukum dalam eksepsi.

"Bagi Jaksa Penuntut Umum, hanya berkas perkara yang dikirim penyidik Polri itu dibuat di atas sumpah jabatan. Penuntut umum harus percaya itu jadi tidak ada tekanan dan sebagainya. Ketika berkas perkara sudah memenuhi syarat formil dan materiil, kewajiban JPU harus menyerahkannya kepada pengadilan," kata Ali.

Ia menambahkan, aksi ratusan massa yang menyampaikan aspirasi di luar Gedung PN Jakarta Utara hanya sebuah dinamika dari proses hukum, tapi tidak akan mempengaruhi dakwaan persidangan.

Baca Juga:
Buya Syafii Maarif: 400 Tahun untuk Ahok
Sari Roti: Maju Kena Mundur Kena

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Ahok dinilai secara sengaja telah menghina surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Pulau Seribu, pada 27 September 2016.

"Perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surah Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata jaksa Ali Mukartono saat pembacaan dakwaan.

Ali menambahkan, tim JPU sudah memiliki konsep untuk penyampaian tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Ahok dan tim kuasa hukumnya.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa pekan depan, 20 Desember 2016, di lokasi yang sama, PN Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat (bekas gedung PN Jakarta Pusat).

ANTARA

Baca Pula:
Makar Versus Kebebasan Berpendapat oleh Ikhsan Darmawan
Ahok Tersangka, Massa Berkuasa
Surat-surat Perlawanan Gie, Sebuah Undangan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

1 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Simulasikan Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta 2024

Ahok digadang-gadang untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Namun, kata Chico, survei teranyar menunjukkan Ahok memiliki dukungan kuat di Jakarta.


Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

2 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Menjelang Pilkada Jakarta, Ditanggapi Anies hingga Peluang yang Diamati PDIP

Peluang Ahok kembali mempimpin Jakarta menyita perhatian publik dan PDIP


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

2 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Anies Baswedan menanggapi peluang kembali duel dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

3 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

4 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Panji Gumilang Bebas dari Tahanan: Menengok Kasusnya Dulu

4 hari lalu

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang memasuki mobil tahanan usai menjalani sidang perdana kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 8 November 2023. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Panji Gumilang Bebas dari Tahanan: Menengok Kasusnya Dulu

Vonis 1 tahun penjara dijatuhkan kepada Panji Gumilang oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada 20 Maret 2024,


Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

4 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

Terpidana kasus penistaan agama, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas. Robianto dari Kemenkumham menyebut Panji bebas murni.


Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

5 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq
Cak Imin Yakin Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas Meski Anies Berpotensi Melawan Ahok di Pilgub Jakarta

Cak Imin meyakini tidak akan muncul lagi isu politik identitas di Pilkada Jakarta meskipun ada potensi Anies akan kembali bersaing dengan Ahok.