Soal Ruang Sidang Ahok, Polisi Koordinasi dengan Kejaksaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung,  Jakarta, 1 Desember 2016. Kehadiran Ahok itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Kejaksaan Agung bahwa berkas perkara dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti.

    Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kehadiran Ahok itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Kejaksaan Agung bahwa berkas perkara dugaan penistaan agama. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait dengan teknis pengaturan pengunjung sidang perdana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan berlangsung Selasa, 13 Desember 2016.

    Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat.

    "Sidang ini terbuka untuk umum, tapi kan ada kapasitas ruangannya. Kami akan koordinasi, siapa tahu nanti di luar sidang ada TV, mau nonton boleh," ujar Argo di Markas Polda Metro Jaya, Senin, 12 Desember 2016. Ruang sidang yang rencananya akan digunakan, hanya memiliki kapasitas 60-80 orang.

    Terkait dengan adanya kemungkinan aksi demo saat sidang berlangsung, Argo mengaku, hingga saat ini kepolisian belum menerima adanya pemberitahuan kegiatan tersebut. "Belum ada, nanti kami lihat kalau memang mengganggu, kami tertibkan," katanya.

    Mengenai pengamanan sidang, Argo enggan merinci jumlah personel yang akan diturunkan. Ia beralasan, hingga saat ini pihaknya masih terus meng-update informasi terkait dengan jumlah pengunjung yang akan datang.

    "Pokoknya cukuplah. Pokoknya memang ada tim mengawal sidang Ahok, seratus persen sudah siap," katanya.

    INGE KLARA

    Baca juga:
    Ada Tiga Fokus Polisi Amankan Sidang Perdana Ahok
    Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.