Gubernur Ganjar Belum Putuskan Nasib Pabrik Semen di Rembang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan warga Kendeng, menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang untuk meminta Ganjar Pranowo menghentikan kegiatan di pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, 9 Desember 2016. Tuntutan tersebut dilakukan dengan menggelar long March dari Kendeng hingga Semarang. Budi Purwanto

    Ratusan warga Kendeng, menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang untuk meminta Ganjar Pranowo menghentikan kegiatan di pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, 9 Desember 2016. Tuntutan tersebut dilakukan dengan menggelar long March dari Kendeng hingga Semarang. Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklarifikasi soal kelanjutan pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang setelah ada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan warga.

    Sebelumnya, Ganjar dikabarkan telah mengeluarkan izin baru untuk kelanjutan pabrik semen di Rembang tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa dirinya tak mengeluarkan izin baru untuk pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

    “Jadi (persoalan pabrik) semen Rembang ini belum selesai. Saya belum mengambil keputusan setelah ada putusan MA. Belum ada keputusan apakah pabrik akan jalan terus atau ditutup. Kita masih punya waktu 60 hari setelah putusan MA,” kata Ganjar dalam siaran persnya, pada Minggu, 11 Desember 2016.

    Polemik soal kelanjutan pabrik semen di Rembang mencuat setelah ada aksi jalan kaki sekitar 300 orang dari Rembang ke Semarang. Mereka menuntut agar pabrik semen dihentikan karena ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin penambangan. Padahal, pembangunan pabrik sudah hampir selesai.

    Ganjar membantah jika disebut telah mengeluarkan izin baru untuk pabrik semen di Rembang. Ia mengklaim surat keputusan (SK) yang baru ditandatangani itu sebenarnya laporan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) yang dilakukan secara rutin saja.

    Ia menjelaskan, PT Semen Indonesia (SI) dalam proses pembangunan pabrik telah mengubah beberapa hal. Seperti, nama berubah, area penambangan berubah, juga area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain. “Nah, karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kami. Otomatis, setiap ada perubahan maka harus ada addendum,” kata dia.

    Ganjar mengibaratkan kalau ada orang yang mengubah nama, pindah alamat, dari belum kawin jadi kawin dan-lain-lain maka orang tersebut harus melapor ke catatan sipil agar dapat akta dan KTP baru. Kata dia, jika pihak catatan sipil tidak mengubah, tidak menerbitkan dokumen baru maka malah salah.

    “Nah, berdasarkan laporan PT SI itulah kami memberikan addendum. Karena ada addendum, maka izin yang lama otomatis dicabut. Jadi itu bukan izin baru, melainkan perubahan dari izin lama,” kata Ganjar.

    Ganjar menambahkan, addendum terbit pada 9 November. Adapun putusan MA diterima Provinsi Jawa Tengah pada 17 November. “Jadi addendum itu bukan izin baru, addendum itu bukan keputusan final untuk Semen Rembang,” kata dia.

    Untuk mengambil keputusan atas pabrik semen di Rembang, pada Rabu (14 Desember 2016), Ganjar akan mengundang berbagai pihak untuk membahasnya. Mulai dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak-pihak terkait.

    Dalam pertemuan itu akan diambil keputusan apakah putusan MA itu hanya membatalkan izin lingkungan, ataukah sekaligus menutup pabrik. “Kalau memang MA putuskan menutup pabrik, maka saya sendiri yang akan menutup pabrik itu,” kata Ganjar.

    Sebelumnya, anggota Komisi Pemerintahan dan Peraturan, DPRD Jawa Tengah, Benny Karnadi meminta agar Ganjar Pranowo segera membatalkan izin lingkungan baru itu.

    “Izin baru esensinya sama, ini membuktikan Ganjar tak punya sensitif pada rakyat,” kata Benny Karnadi, saat mendampingi petani penolak pembangunan pabrik semen, Jum’at , 9 Desember 2016.

    Benny menyebutkan izin lingkungan yang baru diteribkan masih menggunakan analisis dampak lingkungan lama. “Sedangkan amdal lama (yang digunakan sebagai dasar izin) cacat hukum, sesuai putusan Mahkamah Agung,” kata Benny menambahkan.

    Menurut dia, izin lingkungan yang baru diterbitkan itu pelanggaran pidana terhadap undang-undang lingkungan hidup. Sikap Ganjar itu dinilai upaya membela industri semen dan tak punya sensitif terhadap rakyat.

    Dengan begitu ia meminta agar Ganjar segera membatalkan izin baru itu. “Toh masih banyak kebijakan lain yang membangun sedangkan kita tak kekurangan semen,” katanya.

    ROFIUDDIN | EDI FAISOL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.