Kemlu: Tak Ada Korban WNI di Bom Istanbul, Turki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis mengevakuasi korban luka akibat ledakan bom di stadion Vodafone di Istanbul, Turki, 10 Desember 2016. Menurut petugas terdapat 166 korban luka dalam serangan bom bunuh diri ini. AP Photo

    Petugas medis mengevakuasi korban luka akibat ledakan bom di stadion Vodafone di Istanbul, Turki, 10 Desember 2016. Menurut petugas terdapat 166 korban luka dalam serangan bom bunuh diri ini. AP Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan tak ada korban warga negara Indonesia akibat ledakan bom yang terjadi di dekat stadion sepak bola Besiktas Vodafone, Istanbul, Turki. Dua kali ledakan yang terjadi sekitar pukul 10.20, Sabtu waktu setempat itu, terjadi sejam setelah berakhirnya pertandingan di stadion tersebut.

    "Hingga saat ini tidak diperoleh informasi mengenai adanya WNI yang menjadi korban," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, lewat keterangan tertulis pada Ahad, 11 Desember 2016.

    Dari informasi sementara, ujar Iqbal, ledakan terjadi akibat bom mobil yang menyasar polisi antihuru hara. "Sejauh ini diperkirakan sekurangnya 29 orang meninggal dunia, dan sekitar 166 orang terluka."

    Iqbal mengatakan Kedutaan Besar RI Ankara dan Konsulat Jenderal RI Istanbul terus mengimbau WNI agar menghindari tempat-tempat keramaian jika tidak ada keperluan.

    Dari data Kemlu RI, saat ini terdapat sekitar 2.700 orang WNI yang tinggal di Turki. Sebanyak 800 di antaranya tinggal di Istanbul dan sekitarnya.

    Berikut ini nomor kontak hotline yang disediakan Kemlu untuk informasi lebih lanjut.

    Hotline Perlindungan WNI: +6281290070027

    Hotline KJRI Istanbul:
    +90 531 453 0351 (Dandy),
    +90 531 983 1534 (Humaidah)

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.