Hari HAM, Jokowi Diminta Ampuni Mary Jane dan Merry Utami

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Jefri Tarigan/Anadolu Agency/Getty Images

    Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Jefri Tarigan/Anadolu Agency/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia sedunia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ampunan kepada dua terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dan Merry Utami. Sebab, menurut Komnas, keduanya adalah korban perdagangan orang dan telah menjalani hukuman baik dari negara maupun sosial.

    Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, lembaganya merekomendasikan agar Presiden Jokowi mau mendengar langsung pengalaman dan narasi perempuan korban narkoba, khususnya yang sudah divonis hukuman mati. Sehingga presiden mendapat informasi dan pertimbangan lebih komprehensif mengenai ketakutan seorang terpidana mati.

    “Sebagai bahan utuh untuk bersikap penghukuman berasaskan HAM dan efektif menyelesaikan persoalan,” kata Yuniyanti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Desember 2016.

    Baca:
    Gempa Aceh: Korban Bertambah, Total 101 Orang Meninggal
    Dewan Pers Imbau Televisi Tak Siarkan Langsung Sidang Ahok
    Penulis 'Membongkar Gurita Cikeas', George Aditjondro, Wafat 

    Kasus Mary Jane dan Merry Utami, kata Yuniyanti, merupakan kasus kejahatan lintas negara yang pelaku dan jaringannya sulit dilacak. Selain itu, kasus ini juga mempertaruhkan nyawa perempuan dalam proses hukum. “Karena hukumnya berbasis teritori negara, sementara kejahatannya lintas batas,” kata Yuniyanti..

    Selain itu, saat Mary Jane menghadapi kasusnya pada 2001-2002, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijalankan sebagaimana mestinya. “Sehingga negara telah memperlakukan Mary Jane tanpa perlindungan hukum memadai. Artinya, Mary Jane adalah korban kekosongan hukum,” tuturnya.

    Dengan kata lain, ucapnya, negara belum hadir untuk menjadikan pintu masuk bagi perbaikan penegakan hukum, terutama yang melibatkan perempuan sebagai korban dalam perdagangan narkoba yang sedang berhadapan dengan hukuman mati.

    Sebabnya grasi kepada Mary Jane dan Merry Utami menjadi penting dan langkah besar pada momentum peringatan hari HAM 10 Desember dan hari Buruh Migran Internasional 18 Desember. Komnas Perempuan menyerukan hentikan kejahatan narkoba pada perempuan, dan tindak tegas siapapun yang menargetkan perempuan jadi kurir atau sasaran peredaran narkoba.

    Komnas Perempuan juga telah menyiapkan “Laporan Kajian Dampak Hukuman Mati bagi Perempuan Terpidana Mati dan Keluarganya” untuk diserahkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan perubahan kebijakan penghapusan hukuman mati untuk melihat cermat hukuman mati dari berbagai aspek.
    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.