TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait dengan prinsip pemerintah terbuka.
Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat pemerintah terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3.000 peserta dari 75 negara hadir. Mereka dari pelbagai institusi, baik dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, berkumpul di Kota Paris.
Mereka juga berbagi pengalaman dan inspirasi terkait dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsip, dan akuntabel. “Sangat menarik,” ujar Bupati Bojonegoro Suyoto kepada Tempo lewat telepon selularnya, Sabtu, 10 Desember 2016.
Di sela acara itu, juga digelar penandatanganan Deklarasi Pemerintah Terbuka. Penandatanganan deklarasi di antaranya diikuti Deputi Mayor Paris, Gubernur Peru, Luis Valdes, dan juga tim pemerintah terbuka dari Bojonegoro.
Suyoto menyebutkan, pada pidato pembukaan sebagai tuan rumah, Presiden Prancis Francois Holande, menekankan pentingnya terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah tren geopolitik. Saat ini muncul ancaman kemunduran menjadi penghalang untuk proses demokratisasi.
Di acara KTT-OGP, lanjut Suyoto, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintah terbuka. Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari 15 daerah percontohan dunia untuk praktek pemerintah terbuka di tingkat daerah. Dengan demikian posisi Bojonegoro disejajarkan dengan kota-kota besar lain di dunia. Seperti Paris di Perancis, Madrid di Spanyol, dan Seoul di Korea Selatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur mengatakan Indonesia dipercaya memimpin diskusi panel dengan tema pentingnya tujuan dan target pembangunan berkelanjutan. ”Indonesia menjadi pemimpin diskusi panel,” ujarnya pada Tempo lewat saluran telepon, Sabtu, 10 Desember.
Di acara diskusi itu, hadir Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Para peserta diskusi, baik dari wakil pemerintah maupun dari masyarakat sipil, sepakat untuk mengedepankan tata kelola pemerintah terbuka .”Tentu ini hal menarik,” ujar Kusnandaka Tjatur, yang hadir di acara itu.
Program pemerintahan terbuka bergulir setelah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai percontohan OPG, menyingkirkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh, yang juga masuk nominasi awal April 2016. Bojonegoro jadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia yang sejajar dengan 15 kota besar di dunia yang ikut kontes di program ini, bersama Kota Seoul, Korea Selatan; dan Kota Tbilisi, Georgia.
SUJATMIKO
