Sosialisasi Empat Pilar untuk Penyelenggara Negara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Banyak contoh menunjukkan terjadinya kesenjangan karena kesalahan dalam kebijakan.

    Banyak contoh menunjukkan terjadinya kesenjangan karena kesalahan dalam kebijakan.

    INFO MPR - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR semestinya ditujukan kepada penyelenggara negara yang mengambil keputusan agar bisa  tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

    "Pancasila sebagai ideologi harus menjadi pegangan para pengambil kebijakan supaya semua kebijakan benar-benar untuk kepentingan rakyat dan negara," kata Mahyudin dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di depan anggota KNPI Kabupaten Berau di Cantika Swara, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Jumat,  9 Desember 2016.

    Menurut Mahyudin, jika para pengambil kebijakan memegang nilai-nilai Empat Pilar maka akan mengurangi kesenjangan atau disparitas. Banyak contoh menunjukkan terjadinya disparitas karena kesalahan dalam kebijakan. Misalnya soal air kemasan. Air itu diambil dari Indonesia dan dijual kepada rakyat Indonesia. Tapi sahamnya dimiliki asing. "Itu namanya tidak Pancasilais," katanya.

    Selain air kemasan, Mahyudin juga memberi contoh tentang industri rokok dan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai asing. "Ini sebenarnya menjadi domain para pengambil keputusan," ujarnya.

    Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa telah menjadi pasar potensial untuk perang ekonomi. Negara lain memiliki kepentingan dagang. Negara kapitalis sengaja membuat Indonesia menjadi market. Tidak itu saja, tenaga kerja dari Tiongkok pun menyerbu Indonesia. Di Jawa Barat banyak tenaga kasar yang datang dari Tiongkok. "Inilah tantangan global yang dihadapi Indonesia. Nasionalisme Indonesia harus kuat. Seperti kata Bung Karno, Indonesia bisa menjadi kuli di negeri sendiri. Indonesia tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Rakyat Indonesia hanya menjadi penonton," tutur politisi Partai Golkar itu.

    Mahyudin juga menyoroti soal korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. "Kita sudah merdeka 71 tahun, tapi korupsi belum selesai. Contonya Ketua DPD ditangkap KPK. Pejabat negara seharusnya adalah negarawan. Kalau ada pejabat negara masih korupai, itu memalukan," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.