Menteri Budi: Transportasi Publik Pidie Jaya Tak Bermasalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di sekitar jalanan yang retak akibat gempa yang mengguncang Sigli, Aceh, 7 Desember 2016. Getty Images

    Warga melintas di sekitar jalanan yang retak akibat gempa yang mengguncang Sigli, Aceh, 7 Desember 2016. Getty Images

    TEMPO.COJakarta - Sejumlah jalan akses ke desa-desa kecil di Pidie Jaya dilaporkan retak-retak setelah wilayah tersebut diguncang lindu dangkal berkekuatan 6,5 skala Richter. Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan memastikan sarana transportasi ke lokasi yang terdampak tak terganggu. "Kami prioritas sarana transportasi tak terganggu," kata Budi di Meurah Dua, Pidie Jaya, Aceh, Jumat, 9 Desember 2016. 

    Budi belum mau mengestimasi dana yang akan diperlukan untuk perbaikan sarana maupun prasarana transportasi ke desa-desa itu. Untuk kerusakan fisik jalan, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menangani. Namun Budi masih akan berfokus pada kebutuhan observasi lapangan, yang diperkirakan berlangsung selama sebulan ke depan.

    "Soal pendanaan, di situasi begini biasanya langsung dari (pemerintah) pusat," tutur mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu.

    Sejauh ini, kata Budi, akses darat dan udara tak terganggu karena kerusakan yang terjadi akibat gempa yang berpusat di kedalaman 15 kilometer itu. "Ternyata terminal tak bermasalah, bandara tak bermasalah. Jalan darat, tadi saya koordinasi dengan Dinas Perhubungan, tak ada masalah," ujarnya.

    Laporan kepada Budi memang belum sepenuhnya lengkap. Namun ia mengaku sempat memantau langsung akses jalan ke sejumlah desa kecil di Pidie Jaya. Dia menemukan adanya retak ringan jalan di sejumlah titik saja. "Tadi arah jalan ini (Jalan Medan Banda Aceh, Meurah Dua) ke kawasan Meureudu sulit (diakses), mungkin sepekan ini sulit," ucapnya.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.