Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar  

Reporter

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mengecek kesiapan pasukan saat apel pengamanan jelang aksi zikir dan doa bersama pada 2 Desember di Jakarta, 1 Desember 2016. Sebanyak 3.500 pasukan TNI-Polri mengikuti apel gelar pasukan di Monas untuk mengamankan aksi super damai 212. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemberi dana dugaan percobaan makar menjelang aksi super damai 2 Desember 2016. “Ada (sudah diketahui siapa yang memberikan dana itu),” katanya di Ancol Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Iriawan, dana tersebut rata-rata diberikan secara bertahap. Namun ada pula yang diberikan secara langsung. Ia mengaku penyidik sedang mendalami penyelidikan tentang pihak yang memberikan dana tersebut.

Iriawan tetap enggan menyebut pihak atau orang yang memberikan dana makar tersebut. “Khawatir tidak pas, nanti ada yang dirugikan,” kata dia. Namun ia mengatakan kepolisian bakal membuka setelah diyakini bukti yang cukup.

Baca: Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?

Iriawan mengatakan nama-nama yang diduga memberikan dana percobaan makar bakal dianalisis. Ia menyebut pihak-pihak yang diduga memberikan dana itu akan dimasukkan ke sistem teknologi informasi yang dimiliki polisi. Setelah dianalisis, akan mengerucut nama yang diduga memberikan dana.

Kamis kemarin, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul juga mengatakan penyidik telah memiliki bukti adanya aliran dana dalam kasus dugaan percobaan makar. Di antaranya jumlah uang, dari siapa, siapa menerima, dan ada berapa kali pengiriman.

Baca: Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

Namun, Martinus juga enggan membuka data pemberi dana tersebut. Menurut dia, data itu termasuk informasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dikecualikan dibuka sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Martinus mengatakan informasi tersebut akan dibuka dalam proses persidangan apabila ada permintaan khusus. Namun sejauh ini, belum ada permintaan informasi itu untuk dibuka.

DANANG FIRMANTO






RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

15 hari lalu

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.


Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

7 Juni 2022

Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja ditangkap di Lampung oleh tim Polda Metro Jaya.


3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

7 Juni 2022

3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

Polda Jawa Tengah menjerat tiga pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin yang bertanggung jawab atas pembagian pamflet pendirian khilafah.


Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

3 Juni 2022

Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

Sultan Hamid II perancang lambang negara Indonesia. Pada akhir kisah hidupnya, ia pernah dituduh makar dan dianggap bersekongkol dengan Westerling.


Dilaporkan karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi

5 Agustus 2021

Dilaporkan karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi

Dituding makar, Direktris Lembaga Bantuan Hukum Bali Ni Kadek Vany Primaliraning menganggap pelapornya tak paham tugas advokat.


Direktur LBH Bali dan 4 Mahasiswa Papua Dituduh Makar, Amnesty: Tak Berdasar

4 Agustus 2021

Direktur LBH Bali dan 4 Mahasiswa Papua Dituduh Makar, Amnesty: Tak Berdasar

Amnesty International Indonesia mengkritik pelaporan terhadap Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning dan empat mahasiswa Papua ke polisi


Rachmawati Soekarnoputri: Pernah Dituduh Makar Sampai Sebut MPR Macan Ompong

3 Juli 2021

Rachmawati Soekarnoputri: Pernah Dituduh Makar Sampai Sebut MPR Macan Ompong

Rachmawati Soekarnoputri pernah dituduh akan melakukan makar karena ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli,


Dianggap Mengancam Yordania, Ini 5 Fakta Soal Pangeran Hamzah Bin Hussein

5 April 2021

Dianggap Mengancam Yordania, Ini 5 Fakta Soal Pangeran Hamzah Bin Hussein

Hamzah bin Hussein menjadi sorotan internasional. Raja Abdullah II menangkap dan menjadikannya tahanan rumah, dianggap mengancam keamanan Yordania.


Pemerintah Yordania Tuduh Pangeran Hamzah Berkomplot dengan Pihak Asing

5 April 2021

Pemerintah Yordania Tuduh Pangeran Hamzah Berkomplot dengan Pihak Asing

Pemerintah Yordania menjustifikasi penahanan Hamzah bin Hussein yang sebelumnya bergelar putra mahkota. Ia dituduh telah berkomplot dengan pihak asing


Penangkapan Putra Mahkota Dianggap Bisa Berdampak Buruk Bagi Raja Yordania

5 April 2021

Penangkapan Putra Mahkota Dianggap Bisa Berdampak Buruk Bagi Raja Yordania

Pakar mengkhawatirkan langkah Raja Abdullah II memerintahkan penangkapan dan penahanan anggota keluarga Kerajaan Yordania.