Kabupaten Ngada Adopsi Pemerintahan ala Risma

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Patung Sura dan Baya di Surabaya. Dok. TEMPO/Darmaji

    Patung Sura dan Baya di Surabaya. Dok. TEMPO/Darmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya kembali menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 8 Desember 2016.

    Kerja sama ini untuk mengadopsi pemerintahan ala Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk daerah itu. Acara itu dihadiri Bupati Ngada beserta Wakil Bupati serta sejumlah kepala dinasnya di Balai Kota Surabaya.

    Bupati Ngada Marianus Sae mengatakan rombongannya datang untuk menjalin kerja sama dan untuk melihat langsung berbagai keberhasilan yang telah dibangun Pemerintah Kota Surabaya. Harapannya, Ngada bisa mengadopsi berbagai hal baik untuk diterapkan. Marianus dan jajarannya mendengar banyak kemajuan di Surabaya sehingga ingin mencontohnya. “Semoga kerja sama ini bisa berdampak langsung pada kemajuan masyarakat di Ngada,” kata Marianus saat bertemu Risma.

    Beberapa hal baik yang ingin diadopsi Pemerintah Kabupaten Ngada adalah tentang tata kelola pemerintahan, kepegawaian, bina program, penanaman modal, perdagangan, pengelolaan kebersihan, dan pertanian. Khusus bidang pertanian, selama ini selalu menjadi primadona yang bisa dikembangkan, karena sudah bisa menghasilkan kopi, cengkeh dan kakau. Untuk pertanian, Ngada hanya mengembangkan ekstensifikasinya. “Ke depan, kami ingin belajar dari Surabaya tentang intensifikasi pertaniannya.”

    Risma memaparkan banyak hal tentang Kota Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman. Termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai programnya.

    Pada saat itu pula, ada pertanyaan dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, Anastasia Moi Nitu. Ia heran dengan jalanan tanpa pedagang kaki lima. “Apa yang harus dilakukan supaya PKL itu taat ketika direlokasi?” tanya Anastasia.

    Risma menjelaskan bahwa para pedagang kaki lima (PKL) itu dipusatkan di sentra-sentra PKL yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, PKL itu tidak lagi berjualan di bahu-bahu jalan. Ketika ada PKL yang membandel, langsung ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. “Semuanya bersinergi.” Ia mencontohkan untuk penataan sentra PKL, yang bergerak tidak hanya Dinas Koperasi, tetapi juga Satpol PP untuk menertibkan.

    Risma meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya membantu SKPD Pemkab Ngada. Termasuk bila ada berbagai pertanyaan maupun konsultasi yang dirasa ada masalah. “Saya minta kepala SKPD untuk bertukar nomor ponsel.” Sehingga, bila ada pertanyaan, tidak harus datang ke Surabaya dan cukup menelpon saja. “Kami senang bisa membantu. Kalau ilmu kita bagikan, maka akan bertambah.”

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.