INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan evaluasi manajemen penyelenggaraan ibadah haji menjadi syarat mutlak guna meningkatkan pelayanan optimal. “Optimalnya, penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jemaah haji sejak pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan,” kata Deddy.
Menurut dia, optimalnya penyelenggaraan ibadah haji tak hanya mendorong kekhusyukan beribadah, melainkan menyangkut nama baik bangsa, khususnya Provinsi Jawa Barat,” ujar dia saat membuka rapat evaluasi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Jawa Barat 2016 di Karawang, Rabu, 7 Desember 2016.
Jamaah haji asal Jawa Barat jumlahnya terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 28.888 orang, dengan jumlah petugas 340 orang. Deddy mengimbau para petugas haji terus meningkatkan kecakapan, tanggung jawab, dan responsibilitas dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah.
Selain itu, lanjut Deddy, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) juga perlu lebih diperkuat karena lembaga itu merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui rapat evaluasi ini, penyelenggara diharapkan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
“Untuk yang sudah baik, mari kita pertahankan, dan yang masih kurang kita tingkatkan. Sehingga, kita lebih siap untuk mengantisipasi penambahan kuota jamaah haji Indonesia,” ucap Deddy.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A. Buchori mengatakan ada sejumlah catatan yang perlu dievaluasi dalam rapat tersebut, di antaranya penyelenggaraan haji tahun ini relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kerajaan Arab Saudi menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 atau 1437 Hijriah menjadi penyelenggaraan haji yang terbaik dan paling tertib bila dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Perlu juga saya mengapresiasi bahwa tahun ini penyelenggaraan haji kita relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ketika kami juga menjadi tim evaluasi haji di Kementerian Agama, ” kata Buchori.
(*)