Dugaan Makar, Polisi Masih Enggan Beberkan Pemasok Dana  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto Rikwanto. ANTARA

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto Rikwanto. ANTARA

    TEMPO.COJakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi masih terus mendalami dugaan makar yang melibatkan sejumlah aktivis dan tokoh. Dia menolak membeberkan proses kerja polisi dalam menelusuri aliran dana yang diindikasikan untuk menyokong upaya makar tersebut.

    "(Soal aliran dana) itu konten, materi penyidikan. Tidak bisa disampaikan," kata Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

    Menurut Rikwanto, aliran dana itu mengarah kepada pihak yang berupaya membuat kekacauan dan mengambil kesempatan saat aksi damai 2 Desember lalu.

    Lewat kesepakatan polisi dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), aksi itu menjadi gerakan doa bersama di kawasan Monumen Nasional (Monas). "Aliran dana ini masih kami telusuri, masih kami pertajam, dari mana, untuk apa, dan untuk kepentingan apa," tutur Rikwanto.

    Baca: Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

    Dia juga menegaskan bahwa polisi telah menetapkan delapan dari 11 orang yang ditangkap menjelang aksi 2 Desember sebagai tersangka kasus dugaan makar.

    Mereka yang sempat ditangkap adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zein; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Sukarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; serta Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA) Sri Bintang Pamungkas. Di antara mereka, hanya Sri Bintang yang kini masih ditahan.

    Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

    Menurut Rikwanto, pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan ataupun yang tidak ditahan, bisa kapan saja dilakukan penyidik. "Dalam kaitan bila diperlukan keterangan untuk melengkapi yang sudah diperoleh. Bisa saja minggu ini atau minggu depan diperiksa lagi," katanya.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga: 
    Korban Gempa Aceh Bertambah, Alat Berat Dikerahkan di Lokasi
    Gempa Aceh, Korban Meninggal Sudah Mencapai 25 Orang



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.