Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi di Jombang Desak RUU Hapus Kekerasan Seksual Disahkan  

image-gnews
Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (childline.gi)
Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (childline.gi)
Iklan

TEMPO.CO, Jombang - Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 7 Desember 2016, menggelar unjuk rasa. Mereka mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

Mereka terdiri atas Women Crisis Center (WCC), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Darul ‘Ulum, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Unjuk rasa itu untuk memperingati kampanye 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Nasional Perempuan.

Baca:
Patung PM Israel Berdiri Sesaat Lalu Dirobohkan, Kenapa?
Arab Saudi Hukum Mati 15 Terpidana Mata-mata Iran

Aksi dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan, jangan hanya masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” kata aktivis WCC, Nofita Sari.

Menurut Nofita, dalam kurun waktu 2014-2016, terjadi 169 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jombang. Dari jumlah tersebut, 71 kasus atau 40 persen di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 98 kasus atau 60 persen lain kasus kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan, ujar Nofita, mayoritas korbannya atau 95 persen masih di bawah umur 18 tahun. Sedangkan mayoritas pelaku kekerasan seksual atau 90 persen adalah orang terdekat korban.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nofita menuturkan, pada 2015, Jombang dinobatkan sebagai salah satu kabupaten layak anak. Namun penanganan atau pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan oleh Pemkab Jombang belum maksimal. “Pemerintah Kabupaten Jombang punya anggaran untuk itu, tapi tidak berjalan maksimal,” ucapnya.

Nofita juga menyoroti masih rendahnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Jombang. “Hukuman belum maksimal dan belum memenuhi rasa keadilan,” katanya.

Saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jombang, massa mendesak pejabat setempat menemui mereka. “Kami ingin ada perwakilan dari Pemkab Jombang yang menemui kami. Ayo keluar,” ujar aktivis yang berorasi.

Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada satu pun pejabat Pemkab Jombang yang menemui massa. Unjuk rasa pun dilanjutkan ke DPRD Jombang.

ISHOMUDDIN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

1 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Polwan Bakar Suami, Komnas Perempuan Ungkap Sebab Wanita jadi Pelaku KDRT

25 hari lalu

Anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono yang meninggal dunia akibat dibakar istrinya yang juga anggota Polwan. ANTARA/HO-Polres Jombang
Polwan Bakar Suami, Komnas Perempuan Ungkap Sebab Wanita jadi Pelaku KDRT

Kasus polwan bakar suami menunjukkan perempuan bisa menjadi pelaku KDRT. Apa penyebabnya?


Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

29 hari lalu

Anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono yang meninggal dunia akibat dibakar istrinya yang juga anggota Polwan. ANTARA/HO-Polres Jombang
Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

Perbuatan sadistis Briptu Fadhilatun Nikmah yang membakar suaminya merupakan puncak reaksi terhadap sejumlah tekanan yang dihadapi.


Kasus Polwan Bakar Suami, Ini Imbauan Komnas Perempuan

31 hari lalu

Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kasus Polwan Bakar Suami, Ini Imbauan Komnas Perempuan

Komisioner Komnas Perempuan dan Anak mengatakan, KDRT seperti dalam kasus polwan bakar suami terjadi karena banyak faktor.


Budi Arie Bilang Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki, Komnas Perempuan: Bias Gender

32 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki, Komnas Perempuan: Bias Gender

Komnas Perempuan mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi soal perempuan lebih kejam dari laki-laki saat membicarakan kasus pembunuhan suami oleh polisi wanita (Polwan) di Mojokerto, Jawa Timur. Perkataan itu sebelumnya disampaikan Budi Arie dalam rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Senayan pada Senin, 10 Juni 2024.


Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik

38 hari lalu

Ilustrasi merekam orang mandi lewat ponsel. Sumber: asiaone.com/The Strait Times.
Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik

Porsi interaksi online dan offline yang sama besarnya oleh masyarakat saat ini, membuat kasus Kekerasan berbasis gender online mengalami tren kenaikan


Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

51 hari lalu

Presiden BJ Habibie saat sidang umum Tahun 1999 di Gedng MPR/DPR. BJ Habibie menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Dok.TEMPO/ROBIN ONG
Terobosan BJ Habibie Pasca Gantikan Soeharto: Soal Prabowo, Timor Leste, Pemisahan TNI dan Polri, Kebebasan Pers

BJ Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun 1998-1999. Meski singkat, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.


Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

56 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

Nimas Sabella, wanita asal Surabaya, selama 10 tahun diteror pria yang terobsesi dengannya. Kisahnya viral di media sosial


Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

25 April 2024

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati, wafat di ICU RS Fatmawati Jakarta pada Kamis


Istri Anggota TNI Ditahan usai Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami, Perempuan Mahardhika: Darurat Pemahaman Gender

17 April 2024

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan (tengah) didampingi oleh Kepala Kepolisian Resor Denpasar Komisaris Besar Wisnu Prabowo (kanan) dan Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf. Agung Udayana menunjukkan foto
Istri Anggota TNI Ditahan usai Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami, Perempuan Mahardhika: Darurat Pemahaman Gender

Perempuan Mahardhika mengatakan, polisi seharusnya melindungi perempuan seperti Anandira, korban perselingkuhan suami yang berani bersuara.