TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil merespons keluhan Presiden Joko Widodo soal masih banyaknya tanah di Indonesia yang belum bersertifikat. Pria berkumis itu berkata, langkah awal untuk memperbaiki hal itu akan segera dilakukan demi target seluruh tanah tersertifikasi pada 2025.
"Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut tenaga juru ukur baru untuk melakukan percepatan program ini," ujar Sofyan, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Senin, 5 Desember 2016.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 60 persen tanah di Indonesia, dari total 120 juta hektare, belum tersertifikasi hingga saat ini. Adapun angka tanah yang telah tersertifikasi baru sekitar 46 juta hektare. Dengan kata lain, masih ada 70-an juta hektare tanah tanpa kejelasan status di Indonesia.
Sofyan menuturkan akan ada ribuan juru ukur yang dilantik oleh kementeriannya. Angka awal yang ia sebutkan adalah 2.500-3.000 juru ukur.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan penambahan juru ukur harus cepat dilakukan. Sebab, jumlah yang ada sekarang tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan yang cepat. Ia memperkirakan kantor Badan Pertanahan Nasional, secara nasional, kekurangan juru ukur hingga 10 ribu orang.
Agar 10 ribu orang juru ukur yang dibutuhkan itu cepat didapat, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria tidak berfokus mencari juru ukur berstatus pegawai negeri. Juru ukur apa pun, selama berkompeten, patut direkrut, menurut Presiden Joko Widodo.
"Sudah, enggak usah PNS (juru ukurnya), sekarang pakai uji kompetensi saja. Langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau enggak cepat, nanti enggak selesai-selesai," ujar Presiden Joko Widodo.
ISTMAN M.P.
