Angka Sertifikasi Tanah Rendah, Jokowi: Tambah Juru Ukur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. istimewa

    Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan mayoritas tanah di Indonesia belum tersertifikasi. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jokowi mengatakan, jumlah tanah yang telah tersertifikasi masih di bawah 60 persen secara nasional.

    "Saya minta seluruh jajaran Kanwil BPN mengerjakan secepat-cepatnya. Kerja siang-malam," ujar Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah program strategis 2016 di Balikpapan Sport and Convention Center, Kalimantan Timur, sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Senin, 5 Desember 2016.

    Presiden Joko Widodo melanjutkan, angka kurang dari 60 persen itu setara dengan 46 juta hektare tanah di Indonesia. Adapun total tanah yang seharusnya telah tersertifikasi semua adalah 120 juta hektare.

    Menurut Presiden Joko Widodo, masalah sertifikasi tanah ini seharusnya sudah lama selesai. Apalagi jika mengingat Indonesia sudah 71 tahun merdeka. Sayangnya, masih banyak tanah yang belum terurus.

    Presiden menduga masih rendahnya angka sertifikasi tanah tersebut karena faktor sistem pelayanan yang belum baik. Ia menganggap reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum menekankan unsur kecepatan. Karena itu, hal tersebut perlu menjadi fokus ke depan.

    "Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik, kecepatan yang baik, dan tanpa pungut-pungutan," ujar Presiden.

    Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa penambahan juru ukur juga akan dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi itu. Saat ini, kata dia, kantor-kantor BPN masih kekurangan sekitar 10 ribu juru ukur.

    "Sudah, enggak usah PNS (juru ukurnya), sekarang pakai uji kompetensi saja. Langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau enggak cepat, nanti enggak selesai-selesai," ujar Joko Widodo.

    ISTMAN M.P.

    Baca juga:
    Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan Dakwaan
    Wiranto Sebut Hal Ini Bisa Hentikan Demo Tolak Ahok
    Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.