TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meningkat dalam mendekati aksi unjuk rasa 2 Desember lalu. Ia memimpin rapat-rapat khusus untuk memastikan keamanan negeri ini terjamin saat Aksi Bela Islam III itu berlangsung.
Ketika Tempo menemui Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus pada Selasa, 29 November 2016, mantan Panglima ABRI itu baru selesai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. “Pemerintah ingin membuat masyarakat aman dan tenteram,” ucap pria 69 tahun ini.
Wiranto berujar, pemerintah sudah mengantisipasi ancaman, seperti terorisme dan makar, yang bisa muncul saat demonstrasi. Pemerintah, tutur dia, bertekad mengatasi bahaya itu tanpa menimbulkan kekacauan atau ketakutan di masyarakat. Terbukti dengan penangkapan sepuluh orang terduga makar pada Kamis malam-Jumat subuh, 1-2 Desember 2016.
Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.
Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?
Isu makar ini tak bisa saya perbincangkan dengan masyarakat karena itu masalah sensitif. Tentu ada indikator-indikator dan laporan intelijen yang masuk, sehingga Kepala Kepolisian RI mengatakan ada kemungkinan terjadi makar. Kapolri menyampaikan hal itu bukan untuk membuat masyarakat khawatir, resah, dan takut, tapi sebagai informasi. Pemerintah sudah mengetahui hal itu, dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?
Pemerintah sudah paham, sekitar 500 orang Indonesia berangkat ke wilayah-wilayah ISIS. Mereka masuk kamp pelatihan. Kami tahu persis ada 53 orang yang telah kembali ke Indonesia. Nah, itu yang sekarang sedang menjadi garapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada saja kemungkinan mereka memanfaatkan demonstrasi.
Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?
Mereka dihubungi dan disadarkan agar paham mereka yang tak sesuai dengan napas Pancasila dibuang lalu kembali menjadi warga negara yang baik. Tapi di antara mereka ada juga yang belum sadar sepenuhnya.
Apa ancaman paling serius dari mereka?
Kalau orang sudah bergerak ke sana, berlatih dan berjuang bersama kelompok ISIS, lalu kembali ke Indonesia, kita harus mengawasi dan menyadarkan. Pemerintah tentu melakukan langkah yang cukup tepat agar mereka tak melakukan aksi yang mengganggu keamanan nasional.
TIM TEMPO
