Plt Gubernur DKI Sumarsono Minta Atribut Parpol Dicopot  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Parade budaya yang dipelopori partai NasDem dalam aksi damai Kita Indonesia,  4 Desember 2016. Massa berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Reza

    Parade budaya yang dipelopori partai NasDem dalam aksi damai Kita Indonesia, 4 Desember 2016. Massa berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Tempo/Reza

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyayangkan parade budaya Kita Indonesia disisipi atribut partai politik. Dia meminta Satuan Polisi Pamong Praja mencopot atribut politik ini.

    "Kami minta Satpol PP segera menertibkan dengan koordinasi ke korlap (koordinator lapangan)," kata Soni, sapaan Sumarsono, saat dihubungi Tempo, di Jakarta, Ahad, 4 Desember 2016.

    Menurut Soni, berdasarkan izin yang diajukan, panitia penyelenggara ingin membuat parade budaya. Awalnya dia berharap acara tersebut dapat menjadi hiburan peserta hari bebas kendaraan bermotor. "Kata Kita Indonesia itu bagus, dan izinnya pun tanpa atribut partai politik dan kegiatan politik," katanya.

    Pemerintah DKI Jakarta, kata Soni, bertindak tegas terhadap ketidaksesuaian izin ini. Soni menegaskan Satpol PP sudah menertibkan dan mencopot atribut partai itu. "Saya lakukan penertiban, ada dua partai yang menonjol, saya menyayangkan hal itu kalau itu terjadi," katanya.

    Soni juga mengatakan dia telah meminta kepada Satpol PP agar menyampaikan ke koordinator para peserta untuk membalik kaus bersimbol partai yang dikenakan sebagian peserta.

    Berdasarkan kesepakatan penyelenggaraan acara, Soni menjelaskan, acara tersebut bakal berakhir pukul 10.00. "Izin hanya tiga jam, maksimum jam 10 sudah bubar dan jam 11 sudah bersih," kata Soni.

    Sebelumnya, Sekretaris Aliansi Kebangsaan Indonesia Zainudin Amali mengatakan aksi #KitaIndonesia merupakan aksi damai dan tidak bermuatan politis. Namun, dalam gelaran tersebut tampak atribut dua partai mendominasi gelaran itu yaitu bendera Partai Golkar dan NasDem.

    Sumarsono menyampaikan maaf karena keberadaan atribut partai politik masih terjadi dan di luar kendali pemerintah DKI Jakarta. "Itu di luar kendali karena secara formal mereka sepakat ini acara parade kebudayaan," kata Soni.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.