Jadi Pelopor Mengembalikan Nilai-nilai Keindonesiaan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Memang masing-masing mempunyai kebanggaan dan hak sendiri tapi yang paling penting adalah keutuhan bangsa ini.

    Memang masing-masing mempunyai kebanggaan dan hak sendiri tapi yang paling penting adalah keutuhan bangsa ini.

    INFO MPR - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berharap Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menjadi pelopor mengembalikan nilai-nilai keindonesiaan. Selain itu, IARMI diharap siap untuk diberdayakan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

    Harapan itu disampaikan Zulkifli yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IARMI dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) IARMI periode 2016-2021 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional IARMI Tahun 2016 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016. Pelantikan dan pembukaan Rakernas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Budi Karya, dan pengurus IARMI se-Indonesia.

    Zulkifli menjelaskan, selama 18 tahun reformasi telah dicapai banyak kemajuan seperti kebebasan berekspresi, otonomi daerah, dan lainnya. Meski demikian ada dua catatan di balik kemajuan itu, yaitu persaudaraan kebangsaan yang mulai rapuh dan kesenjangan. Karena itu, Zulkifli berharap IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai -nilai luhur keindonesiaan. "IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai-nilai luhur keindonesiaan itu,” katanya.

    Selain itu, Zulkifli mengharapkan IARMI siap untuk dilibatkan dalam segala upaya pertahanan dan keamanan negara. Menurut Zulkifli, jumlah anggota IARMI lebih-kurang dua juta orang bisa diberdayakan untuk bela negara. “Dengan latar belakang yang beragam mulai dari disiplin ilmu, suku, agama, dan ras serta ditopang dengan anggota yang berjumlah kurang-lebih dua juta orang yang tersebar di seluruh pelosok negeri, menjadikan IARMI sebagai komponen pertahanan negara yang potensial untuk bela negara,” katanya.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menghindari penyelesaian masalah dengan show of force. Penyelesaian masalah perlu dilakukan dengan cara yang baik dan demokratis.

    Menurut Kalla, tahun 60-an adalah zaman terjadinya pengerahan massa. "Sehingga kita tidak bisa menghindari show of force pada waktu itu," ujarnya. Kala itu pengerahan massa menjadi suatu rutinitas dalam menyelesaikan masalah bangsa.

    “Karena kalau kita rutinitas dengan show of force berapa waktu kerja hilang, besarnya kecurigaan yang timbul berapa biaya yang dikeluarkan. Semua itu menjadi beban keseluruhan bangsa ini kalau show of force-show of force semuanya dengan berbagai tema,” kata Kalla melanjutkan. “Dalam waktu tertentu perlu memperlihatkan ekspresi. Demonstrasi tidak dilarang karena adalah hak untuk berdemokrasi. Tapi kita ingin menghindari adanya show of force satu sama lain yang bisa menimbulkan masalah-masalah baru bangsa ini,” ujarnya menegaskan.

    Kalla menambahkan, penyelesaian masalah perlu dilakukan secara baik atau secara demokratis. “Memang kita masing-masing mempunyai kebanggaan sendiri dan hak sendiri. Tapi yang paling penting adalah keutuhan bangsa ini,” ucapnya. (*)

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.