Fadli Zon Minta Proses Pengembalian Aset Tidak Dihambat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/GOPAC) Fadli Zon mengatakan parlemen antarnegara harus bekerja sama untuk memperlancar proses pengembalian aset hasil korupsi. Sebab, hal ini menjadi prinsip dasar dalam ratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC).

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan banyak hasil korupsi yang berasal dari negara berkembang dan disimpan di negara-negara safe haven. Sayangnya, negara-negara ini tidak berkenan memberi informasi soal data kepemilikan aset yang tersimpan. “Sehingga upaya pengembalian aset merupakan satu proses yang sangat kompleks,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu, 3 Desember 2016.

    Baca: Rachmawati Ditangkap Polisi, Keluarga Sukarno Tak Peduli

    Fadli berujar ada tiga tantangan dalam upaya pengembalian aset ini. Yakni kerangka hukum antarnegara yang berbeda, minimnya keterampilan teknis serta sumber daya yang dimiliki oleh negara dan lemahnya keinginan politik dan kepercayaan antarnegara.

    Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, setiap anggota parlemen dapat menangani hambatan itu. Caranya, lewat peran legislasi anggota dapat mendorong penguatan kerangka hukum untuk mendukung pengembalian aset.

    Selain itu, anggota harus meningkatkan keinginan politik dan membangun kepercayaan antarnegara. “Ini penting. Meskipun negara-negara sudah terikat pada kesepakatan multilateral, seringkali terhambat di level bilateral,” ujarnya.

    Simak: Prabowo Ungkap Obrolan dengan Aktivis yang Dituduh Makar

    Fadli yang sedang menghadiri acara Konferensi Antikorupsi Internasional ke-17 di Panama ini menuturkan GOPAC dapat menjadi platform bagi seluruh anggota parlemen dunia dalam membangun kepercayaan setiap negara dalam mendukung upaya pengembalian aset.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.