Nelayan Tolak Gelar Honoris Causa untuk Menteri Susi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

    Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

    TEMPO.CO, Semarang - Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) mempertanyakan langkah Universitas Diponegoro yang memberikan gelar doktor honoris causa untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Sekretaris Jenderal PPNSI Riyono menyatakan Universitas Diponegoro sepertinya tidak melihat kontroversi berbagai kebijakan yang dikeluarkan Susi selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

    “Banyak kebijakan Susi yang berdampak merugikan bagi nelayan dan industri perikanan,” kata Alumni Undip ini kepada Tempo, Jumat 2 Desember 2016. Riyono menyatakan, sebagai alumni Undip dirinya juga menolak pemberian gelar kehormatan untuk Susi tersebut.

    Riyono menyebut beberapa kebijakan Susi yang tidak pro-nelayan, yakni Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster dalam ukuran tertentu bagi nelayan dan harus dilepaskan kembali. Ada juga Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 soal larangan pemakaian pukat hela dan pukat tarik (cantrang).

    Riyono menyebut 80 persen nelayan di Jawa Tengah yang beroperasi di luar Jawa menggunakan cantrang. Sementara untuk alih alat tangkap membutuhkan biaya Rp 1 miliar hingga 2 miliar. Para nelayan tidak mampu menggantinya. Menurut Riyono, larangan cantrang ini membuat para nelayan menganggur karena tak bisa melaut.

    Kebijakan lain yang merugikan nelayan, kata Riyono, adalah Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang larangan kapal bongkar di tengah laut. “Kebijakan ini membuat biaya melaut lebih mahal karena kapal tak boleh memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain,” kata Riyono.

    Riyono menyatakan orang yang mendapatkan gelar doktor kehormatan seharusnya yang memiliki peran luar biasa di masyarakat. “Faktanya kebijakan Susi lebih banyak menyusahkan nelayan,” kata dia.

    Universitas Diponegoro akan memberikan gelar doktor honoris causa kepada Susi Pudjiastuti di bidang pembangunan kelautan dan perikanan.  “Prosesi penganugerahannya akan digelar pada hari Sabtu besok, 3 Desember 2016,” kata Kepala Humas Universitas Diponegoro Semarang, Nuswantor.

    Siang ini, rencananya Undip akan menggelar konferensi pers mengenai pemberian gelar doktor kehormatan untuk Susi tersebut.

    Baca:
    Disoraki 'Penista Agama', Djarot Menjawab Kalem: Permisi...
    Pakai Batik, Presiden Jokowi `Salah Kostum` di Acara Kadin
    Kejaksaan Agung Tak Menahan Ahok, Ini Alasannya

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.