Ahok Segera Disidang, Mengapa Tidak Ditahan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti

    Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan telah melimpahkan berkas dakwaan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta (non-aktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 1 Desember 2016. "Setelah berkas dipelajari, maksimal dua hari ke depan, kami akan menunjuk hakimnya," kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, seperti dikutip Koran Tempo edisi hari ini, Jumat, 2 Desember 2016.

    Menurut Hasoloan, hakim nantinya akan menentukan jadwal persidangan. "Sekitar satu minggu. Begitu SOP (standard operational procedure)," ujarnya.

    Jaksa penuntut umum telah merampungkan berkas dakwaan setelah penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menghadapkan tersangka, yakni Ahok, beserta 51 barang bukti kasus ini. "Pokoknya secepat mungkin. Kami minimalkan waktunya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum.

    Baca:
    Buya Syafii Maarif: 400 Tahun untuk Ahok
    Ahok Akan Disidang, Ini 3 Alasan Dia Akan Lolos
    Ini Dia 4 Indikasi Makar Demo Akbar

    Kejaksaan memutuskan tidak akan menahan Ahok. Menurut Rum, penahanan tak diperlukan lantaran Ahok telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November lalu hingga enam bulan ke depan. Kejaksaan juga menilai Ahok kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan.

    Selain itu, kejaksaan menjerat Ahok dengan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan/atau Pasal 156a KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memutuskan bahwa penahanan tersangka dapat dilakukan jika ancaman dalam pasal yang dikenakan 5 tahun penjara atau lebih.

    Baca Juga:
    Kasus Al Maidah 51: 6 Alasan Ahok Tak Akan Dipenjara
    Demokrasi Kerumunan oleh Poltak Partogi Nainggolan

    Ahok tak banyak berkomentar setelah dibawa penyidik Polri ke kejaksaan, kemarin. Ia hanya berharap kasusnya segera selesai. "Saya mohon doanya agar proses ini berjalan adil sehingga bisa cepat kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi," kata Ahok di Kejaksaan Agung.

    Ketua tim advokasi Ahok, Sirra Prayuna, mengatakan tak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang kliennya. Menurut dia, perkara yang menjerat Ahok merupakan kasus biasa dan banyak terjadi sebelumnya. "Tapi ini menjadi luar biasa karena perhatian publik yang luar biasa," tutur dia.

    DEWI SUCI RAHAYU | LARISSA HUDA | AVIT HIDAYAT | REZKI ALVIONITASARI | MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca:
    Pilkada: Membangun Demokrasi, Jadinya Oligarki oleh Sulardi
    Islam di Lanskap Politik Jakarta oleh Faisal Kamandobat
    Ketika Subsidi Listrik Dicabut oleh Tulus Abadi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.