TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih kepada permasalahan integritas penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dua poin tersebut perlu segera diperbaiki.
”Ini perlu jadi perhatian Pak Presiden supaya segera dituntaskan,” kata Agus dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.
Agus mengatakan hasil kajian World Justice Project menyebutkan ada indikasi kelemahan integritas Indonesia dalam menegakkan hukum. Kajian itu menyatakan angka integritas penegakan hukum Indonesia hanya 0,45. “Secara rata-rata masih lemah di tingkat Asia dan Pasifik,” ujarnya.
Lembaga lain yang melakukan kajian adalah World Economic Forum. Hasil kajian itu menyebutkan salah satu kelemahan Indonesia adalah belum efektifnya birokrasi. “Ini yang perlu diperhatikan Bapak Presiden bagaimana birokrasi bisa mencegah korupsi,” kata Agus.
Agus mengatakan reformasi birokrasi tidak melulu soal remunerasi, tapi juga adanya tumpang-tindih kelembagaan. Contohnya pengawasan laut. Amerika serikat, kata dia, hanya memiliki dua lembaga yang terjun di kelautan, yaitu Navy dan Coast Guard. Di Indonesia, ada Angkatan Laut, Barkampla, Kementerian Maritim, dan lainnya.
”Mohon dipikirkan mendalam apa perlu enam lembaga beroperasi di laut?” kata Agus. Menurut dia, banyaknya lembaga yang menangani satu hal merupakan pemborosan. Sebab, remunerasi juga akan tinggi.
”Karena itu, kami berharap integritas penegakan hukum dan reformasi birokrasi disentuh,” ucap Agus. “Jadi seperti tema kami reformasi sistem penegakan hukum dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.”
MAYA AYU PUSPITASARI
