Ahok: Saya Mohon Doanya Agar Proses Ini Berjalan Adil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti

    Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berterima kasih kepada para jurnalis yang selalu mengikuti kasusnya. Dia berharap proses hukumnya segera rampung agar dapat beraktivitas normal kembali.

    "Saya mohon doanya agar proses ini berjalan adil sehingga bisa cepat kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi," kata Ahok di Kejaksaan Agung, Kamis, 1 Desember 2016.

    Badan Reserse Kriminal Polri telah menyerahkan Ahok sebagai tersangka beserta sejumlah barang bukti sebagai proses tahap dua ke Kejaksaan Agung. Mengenakan batik berwarna kuning kehijauan, Ahok didampingi tim kuasa hukumnya tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.58. Ia keluar dari kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sekitar pukul 11.15. 

    Kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna, belum dapat memastikan apakah Kejaksaan akan menahan kliennya. Hanya saja, ia menegaskan penetapan bersalah atau tidak akan diputuskan di pengadilan. "Silakan tanya ke Kejaksaan," ujarnya.

    Adapun berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 25 November lalu, Kejaksaan menyatakan berkas perkara kasus dugaan penodaan agama oleh tersangka Ahok P21 atau lengkap pada 30 November 2016. Ahok dijerat dengan Pasal 156a dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.