Presiden Joko Widodo Ditantang Amerika Buka Data Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditanyai oleh 11 anggota Dewan Amerika Serikat terkait korupsi di Indonesia beberapa waktu lalu.

    Jokowi mengatakan pertanyaan itu bagi dia seperti tantangan soal pemberantasan korupsi.  "Jujur saja, pertanyaan saat itu agak menekan saya," ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

    Jokowi mengaku pada akhirnya ia menjawab pertanyaan itu meski merasa tertekan. Untuk menunjukkan Indonesia serius memberantas korupsi, tambahnya, dia menjawab pertanyaan kesebelas anggota Kongres itu dengan memaparkan data terpidana korupsi di Indonesia.

    Total, kata Jokowi, ada 362 terpidana kasus Korupsi yang sudah dipenjara di Indonesia. Angka itu terdiri atas 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati atau wali kota, 130 pejabat eselon I sampai III, dan 4 jaksa hakim. Adapun indeks korupsi Indonesia ada di peringkat 88.

    Jokowi tidak menyebut pencapaian Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu sebagai sesuatu yang membanggakan kepada mereka. Menurut dia, semakin banyak jumlah terpidana korupsi yang sudah dipenjara malah menandakan bahwa masih banyak orang yang belum kapok melakukan korupsi.

    "Jangan tepuk tangan mendengar angka ini. Menurut saya, kalau angka tadi semakin kecil, itu baru tanda kita semakin berhasil memberantas dan mencegah korupsi," ujar Jokowi.

    Jokowi berjanji akan terus mendorong pemberantasan dan pencegahan korupsi. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan dan tak akan pernah selesai. Hal itu mulai dari reformasi internal penegak hukum, perbaikan inefisiensi birokrasi, hingga mengejar ketertinggalan infrastruktur.

    "Pengawasan yang berimbang, eksternal dan internal, juga perlu. Ada infrastruktur IT tak cukup. Saat ada penangkapan di Kemenhub, itu sudah pakai sistem IT, tapi dimatiin karena nggak diawasi," ujar Jokowi.

    Baca:
    Apa yang Membuat Ahok Begitu Yakin Tak Menistakan Agama?
    Tak Berangkat, Kiper Senior Chapecoense Selamat dari Tragedi
    Jaksa Tak Jerat Ahok dengan UU ITE, Ini Alasannya

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.