Jokowi Tak Mau Pejabat Gunakan Aji Mumpung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membenarkan tentang surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Teten mengatakan munculnya surat edaran per 29 November 2016 itu berdasarkan hasil rapat kabinet paripurna 2 November lalu. “Pesannya, Presiden punya komitmen menyiapkan pemerintahan yang bersih,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

    Presiden, kata Teten, tidak mau para pejabat mengambil keuntungan ekonomi dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, Jokowi tidak mau ada konflik kepentingan antara jabatan yang sedang diemban oleh pembantunya dan kehidupan pribadi. “Siapa pun tidak mengambil keuntungan dari jabatan yang dimiliki,” kata Teten.

    Surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet terdiri atas lima arahan. Arahan itu ditujukan kepada para menteri di Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta kepala lembaga non-kementerian. Isi arahan itu adalah larangan menerima seseorang yang mengatasnamakan kerabat atau teman presiden tanpa seizin presiden langsung serta para pejabat diminta selektif dalam melakukan kunjungan kerja.

    Baca: SBY Tulis Petuah Panjang-Lebar, Jokowi Geleng Kepala

    Arahan lainnya, menghindari upacara penyambutan pejabat yang berlebihan; para pejabat yang sedang dinas tidak menggunakan sirene dan pengawalan berlebihan; serta yang terakhir adalah larangan menerima gratifikasi bagi anggota keluarga pejabat.

    Teten menambahkan, surat edaran yang dibuat itu merupakan upaya pemerintah untuk mengingatkan para pejabat agar tidak tergoda oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kebijakan yang dibuat. Pasalnya, posisi seorang pejabat di pemerintahan sangat rentan terhadap pengaruh atau kepentingan tertentu. “Kekuasaan itu menggoda,” ucapnya.

    Simak: Soal Tes DNA Positif, Ini Isi Obrolan Mario Teguh-Kiswinar

    Di sisi lain, surat edaran itu juga merupakan bagian dari cara Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Komitmen itu sudah dilontarkan sejak masa kampanye pemilihan langsung presiden 2014.

    ADITYA BUDIMAN

    Simak Pula
    Soal Tes DNA Positif, Ini Isi Obrolan Mario Teguh-Kiswinar
    Tes DNA Positif Anak Mario Teguh, Ini Reaksi Ibu Kiswinar



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.