DPR Gelar Sidang Paripurna Bahas Pergantian Ketua  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna terkait dengan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto hari ini, Rabu, 30 November 2016. Wakil Ketua DPR Fadli Zon, selaku pemimpin sidang, mengatakan pemimpin DPR telah menerima surat dari DPP dan Fraksi Partai Golkar.

    “Pimpinan telah menerima surat terkait pergantian ketua DPR dari saudara Ade Komarudin kepada Setya Novanto,” katanya, yang disambut tepuk tangan peserta sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

    Sidang paripurna ini dihadiri oleh empat Wakil Ketua DPR, yaitu Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Ade tidak hadir lantaran berada di luar negeri untuk berobat.

    Setya Novanto hadir dalam sidang paripurna ini. Ia datang didampingi Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid.

    ”Kemarin saya sudah telepon-teleponan dengan Pak Akom (Ade Komarudin). Sekarang ia sedang berobat dan tidak bisa hadir,” kata Setya saat ditemui sebelum rapat dimulai.

    Setya mengatakan akan menemui Ade setelah dia pulang dari berobat di luar negeri. “Setelah ini pasti saya undang,” ucapnya.

    Partai Golkar memutuskan mengembalikan Setya sebagai Ketua DPR karena tidak terbukti bersalah dalam kasus “papa minta saham”. Sebelumnya, Setya mengundurkan diri karena tersangkut kasus tersebut. Ade kemudian dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya pada Desember 2015.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga:
    Giliran Zulkifli Hasan Makan Siang Bareng Jokowi
    Aksi 212, Kementerian Kesehatan Siapkan Tim Medis



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.