Aksi 212, Kementerian Kesehatan Siapkan Tim Medis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Direktur Jenderal Kefarmasian Maura Linda, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno. TEMPO/Danang

    (Kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Direktur Jenderal Kefarmasian Maura Linda, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno. TEMPO/Danang

    TEMPO.COJakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyatakan kementeriannya siap mengerahkan tenaga kesehatan untuk dikerahkan dalam Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016, atau biasa disebut aksi 212. Menurut dia, ini adalah antisipasi terhadap unjuk rasa jika berakhir rusuh.

    "Antisipasi menghadapi 2 Desember lebih pada pelayanan medis," kata Nila, di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

    Nila menyatakan pihaknya sudah menyiapkan 53 ambulans di 31 titik di sekitar lokasi aksi. "Ada 1 dokter dan 2 perawat di setiap ambulans," ujarnya. Ia juga meminta semua rumah sakit di seluruh Jakarta ikut siaga.

    Aksi Bela Islam III bakal digelar di pelataran Monas. Keputusan ini diambil setelah dicapai kesepakatan bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian. Aksi ini adalah aksi lanjutan dari Aksi Bela Islam III pada 4 November yang berujung rusuh.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan ia mengumpulkan beberapa menteri untuk berkoordinasi menghadapi unjuk rasa tersebut. "Pemerintah harus ambil bagian agar kesepakatan aksi super-damai itu betul-betul terwujud," ujar Wiranto.

    Beberapa menteri hadir, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Semua saya ajak untuk menentukan langkah-langkah yang tentunya membuat masyarakat tenang dan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat," kata Wiranto.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.