Jumlah Ormas Ratusan Ribu, Wiranto: Butuh Penertiban  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COJakarta - Sejumlah kepala lembaga pemerintahan menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2016. Mereka yang hadir ialah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Jaksa Agung M. Prasetyo, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, dalam rapat tersebut, mereka membicarakan perkembangan situasi keamanan di Indonesia. "Kami juga membincangkan masalah ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) yang saat ini sangat banyak di Indonesia," kata Wiranto. "Dibutuhkan suatu penertiban, ormas ada ratusan ribu."

    Wiranto mengatakan ada ormas yang bergerak di bidang pertanian, hak asasi manusia, pertambangan, sosial, dan sebagainya. Menurut dia, seyogianya ormas-ormas itu beraktivitas sesuai dengan tujuannya. "Seharusnya paralel dan sinkron dengan bagaimana kita membangun negeri ini. Kami harapkan berbagai aktivitas ormas itu memberi kontribusi positif terhadap bagaimana kita mengelola negeri ini," ujarnya.

    Menurut Wiranto, banyak ormas yang justru membuat permasalahan. "Pada rapat tadi kami ingin melakukan pendataan kembali ormas-ormas yang nyata-nyata tidak lagi paralel dengan bagaimana kita melakukan pembangunan di negeri ini," ucapnya.

    Pemerintah, kata dia, akan mempelajari ormas-ormas mana yang akan diberi peringatan sampai pembekuan. Ketika ditanya contoh ormas yang dimaksud membuat masalah, Wiranto belum menyebut satu nama. "Nanti kita lihat, karena tadi baru membentuk tim," katanya. "Akan kami lakukan langkah-langkah, seperti edukasi dan persuasif dulu, sampai pembekuan."

    Pada rapat tersebut, kata Wiranto, juga diusulkan adanya revisi undang-undang tentang ormas. "Kami mengusulkan, undang-undang itu ternyata banyak lubang. Ya, ditambal dengan amandemen," ujarnya. Wiranto tidak menjelaskan lebih lanjut. "Baru rapat sekali, nanti rapat berulang kali baru kami bisa memastikan hal mana yang mau diubah."

    REZKI ALVIONITASARI

    Baca juga: 
    Situasi Memanas, Jokowi Kerap Ditanya Pengusaha Soal Politik
    Bukan Unjuk Rasa, Presiden Sebut Demo 212 Aksi Doa Bersama
    Diplomasi Meja Makan, Presiden Joko Widodo Jamu Muhaimin

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.