Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanpa Akom, Rapat Bamus Bahas Ketua DPR Digelar Malam Ini

image-gnews
Ketua DPR Ade Komarudin memberikan pernyataan terkait rencana penggantian dirinya sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 November 2016. TEMPO/Arkhelaus
Ketua DPR Ade Komarudin memberikan pernyataan terkait rencana penggantian dirinya sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 November 2016. TEMPO/Arkhelaus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dikebut. Permintaan Ade untuk menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis sore tidak diterima di dalam rapat pimpinan yang berlangsung hari ini, Selasa 29 November 2016.

Rapat pimpinan yang berlangsung selepas Dzuhur tadi sempat diskors. Di tengah skorsing itu, Ade menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, pelaksana tugas Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir dan Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal.

"Tolong sampaikan ke para petinggi partai dan ketua umum agar berkenan Bamus dilakukan Kamis sore," kata Ade menirukan ucapannya kepada Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

Baca: Dicopot Jadi Ketua DPR, Akom: Siapa Bilang Saya Legowo

Akom, sapaan Ade, meminta rapat Bamus ditunda karena alasan kesehatan. Sebab, dia harus berobat ke luar negeri. "Idrus bilang tidak bisa. Kehendak partai harus hari ini juga," ujarnya.

Akom mengaku tidak tahu alasan Golkar meminta rapat Bamus dipercepat. "Saya tidak tahu kenapa kebijakan simpang siur. Biar publik yang menilainya. Saya tidak suka intrik," ujarnya.

Alasan lain di balik permintaannya itu, Ahom memperkirakan kembali ke Indonesia pada Kamis besok. Ia pun berharap rapat Bamus digelar pada Kamis, sehingga dapat memimpin langsung rapat tersebut.

"Insya Allah saya akan proses dengan baik, kalau bisa saya, yang pimpin langsung agar tidak menimbulkan fitnah, agar clear," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan penetapan jadwal rapat Bamus memang memakan waktu dalam rapat tadi. Politikus Partai Gerindra ini berpendapat sebaiknya rapat dipercepat karena masa sidang kali ini pendek. "Lebih cepat lebih baik," kata dia.

Walhasil, rapat pimpinan pun memutuskan rapat tetap digelar malam ini pukul 20.00. Namun rapat Bamus ini berjalan tanpa kehadiran Akom. "Malam ini saya harus berangkat. Ada atau tidak saya rapat tetap berlangsung," ucapnya.

Baca: Sekjen Golkar: Terima Kasih Ade Komarudin

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, kedatangannya ke DPR dan bertemu Akom, untuk menyampaikan ucapan terima kasih partai Golkar kepada Akom karena telah legowo menerima keputusan DPP Golkar.

AHMAD FAIZ

Baca juga:
Situasi Memanas, Jokowi Kerap Ditanya Pengusaha Soal Politik
Buruh Tetap Gelar Demo pada 2 Desember 2016

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

9 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

10 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

21 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.