Sekjen Golkar: Terima Kasih Ade Komarudin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Ade Komarudin memberikan pernyataan terkait rencana penggantian dirinya sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 November 2016. TEMPO/Arkhelaus

    Ketua DPR Ade Komarudin memberikan pernyataan terkait rencana penggantian dirinya sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 November 2016. TEMPO/Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan partainya berterima kasih kepada Ade Komarudin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat selama hampir satu tahun ini. Ini disampaikannya saat berkunjung ke Kompleks Parlemen dan bertemu langsung dengan Ade Komarudin.

    Selain itu, Golkar mengapresiasi sikap Ade, yang menerima keputusan DPP Golkar tentang pemberhentian dan pergantiannya sebagai Ketua DPR. Selain itu atas penyataannya dia akan taat aturan dan taat azas. "Jadi tidak ada masalah dari saudara Akom (sapaan Ade)," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

    Menurut Idrus, dengan sikap Akom ini maka menjadi modal politik untuk Golkar menempatkannya di posisi strategis. DPP pun akan memperjuangkan agar Akom mendapatkan jabatan yang setara dengan Ketua DPR. "Tentu banyak posisi ke depan yang tidak kalah terhormatnya," ucapnya.

    Idrus berujar dia akan memperjuangkan Akom dalam rapat DPP agar mendapat posisi yang terhormat. "Saya sudah tahu dedikasinya, kemampuannya dan sikap negarawan yang ditunjukkan selama ini," kata dia.

    Namun, Idrus enggan menyampaikan posisi apa yang ditawarkan Golkar pada Akom. "
    Banyak, nanti semua itu akan diputuskan di DPP Partai Golkar. Tidak etis kalau saya mengatakan (akan) jadi ini, jadi ini," kata dia. * 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.