Demo 212, Apindo dan Kadin Minta Tak Ganggu Dunia Usaha

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar dua ribu prajuri dari tiga matra TNI dan Polda Metro Jaya mengikuti Istighosah atau doa bersama jelang demonstrasi 2 Desember di Lapangan Satlantas Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    Sekitar dua ribu prajuri dari tiga matra TNI dan Polda Metro Jaya mengikuti Istighosah atau doa bersama jelang demonstrasi 2 Desember di Lapangan Satlantas Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan, unjuk rasa Aksi Bela Islam III yang rencananya akan digelar pada 2 Desember nanti merupakan hak warganegara dalam berdemokrasi. "Tapi jangan sampai mengganggu dunia usaha dan pekerja," katanya di Menara Kadin Kuningan Jakarta, Selasa 29 November 2016.

    Hariyadi mengaku mendengar isu bahwa buruh juga akan berdemo pada 2 Desember. Dalam aksi nanti mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. "Kami agak tidak mengerti sebenarnya karena kalau jadi turun berarti ada dua isu dalam satu (hari) demo," ucapnya.

    Hariyadi meminta jangan sampai terjadi lagi peristiwa 24 November lalu di Banten. Saat itu buruh ditarik paksa untuk ikut berdemo menuntut upah minimum di depan kantor gubernur di Kota Tangerang. "Perusahaan rugi karena jadi tidak beroperasi."

    Baca: Ahmad Dhani Akui Dipanggil Polda, Curiga Jadi Tersangka?

    Karena itu Haryadi mengingatkan agar aksi unjuk rasa jangan sampai menganggu hak-hak dunia usaha dan pekerja, apalagi sampai menutup kawasan industri. "Bila ingin berdemo silakan asal tidak ada paksaan dan berjalan kondusif," ujar dia.

    Senada dengan Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan sepanjang unjuk rasa dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu dunia usaha silakan dilakukan. "Tapi bila terjadi sweeping akan diselesaikan secara hukum," kata dia.

    Sweeping yang dimaksud adalah bila terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pengunjuk rasa kepada pekerja dalam lingkungan pabrik atau usaha dan gangguan terhadap proses produksi serta perusakan lingkungan pabrik atau perusahaan.

    Simak: Soal Demo 212, Kata GNPF MUI Soal Larangan Bambu Runcing

    Untuk aksi 2 Desember, Haryadi mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak berwajib agar dapat diantisipasi. Apabila nantinya terjadi penutupan paksa kawasan industri maka akan merugikan dunia usaha yang berakibat merugikan perekonomian. "Karena kalau ditutup seharian berarti tidak akan berproduksi."

    ODELIA SINAGA

    Baca juga:
    Soal Suasana Politik, Jokowi Belum Baca Artikel SBY
    Buruh Tetap Gelar Demo pada 2 Desember 2016
    Panglima TNI Menilai Aksi 212 Berisiko Merusak Persatuan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.