KPK Dorong Perempuan Cegah Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Laode M Syarif barang bukti uang saat jumpa pers terkait OTT pegawai Direktorat Jenderal Pajak di gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Tersangka menerima suap sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari total uang yang dijanjikan Rp 6 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) dan Laode M Syarif barang bukti uang saat jumpa pers terkait OTT pegawai Direktorat Jenderal Pajak di gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Tersangka menerima suap sebesar US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari total uang yang dijanjikan Rp 6 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya terus mendorong program pencegahan tindak pidana korupsi dengan beberapa program. Mulai dari program Jaga Rumah Sakitku, Jaga Sekolahku, Jaga Perizinanku, hingga program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

    Namun, Basaria mengatakan dari beberapa program itu yang paling penting untuk mengkampanyekan antikorupsi adalah masyarakat. “Yang paling efektif untuk menekan korupsi adalah masyarakat, misalnya tidak memberikan peluang korupsi pada sektor pelayanan masyarakat,” kata dia di Universitas Bina Nusantara Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

    Menurut Basaria, elemen masyarakat yang paling penting adalah perempuan dalam upaya pencegahan korupsi. Dari hasil kajian, kata dia, perempuan merupakan orang paling pertama dan terbanyak memberikan kompensasi dalam hal pencegahan korupsi. Poin penting adalah kejujuran yang diterapkan oleh mereka.

    Basaria pun mendorong kepada sekitar 127 juta penduduk perempuan untuk mengkampanyekan gerakan SPAK. Misalnya dengan memberikan arahan kepada suami, anak, dan keluarga untuk tidak melalukan korupsi. Bisa di lingkungan rumah tangga maupun di tempat kerja.

    Sekretaris Bidang Hukum Kedutaan Besar Australia Lucia Pietropaoli mengatakan pihaknya memberikan dukungan pencegahan korupsi di Indonesia. Bentuk dukungan yang diberikan adalah pada program SPAK. Misalnya dengan memberikan narasumber pada agenda kampanye antikorupsi oleh SPAK. Selain itu bantuan kemitraan dengan KPK, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Universitas.

    Lucia mengatakan potensi korupsi bisa terjadi di setiap negara. Menurut dia upaya yang paling efektif adalah penguatan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat. Namun pencegahan paling efektif bisa dimulai dari rumah tangga.

    Lucia mengatakan untuk mendukung gerakan SPAK, pihaknya bersama KPK membentuk kader-kader SPAK di seluruh Indonesia. Sampai saat ini ada sebanyak 1.017 kader SPAK di 34 provinsi. “Mereka sangat berpotensi mengupayakan antikorupsi.”

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.