Komnas HAM, Polri, Bawaslu Sepakat Pantau Pilkada Serentak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noord Rachmad (kiri), usai menandatangani peraturan bersama, di Markas Besar Polri, Jakarta, 21 November 2016. Peraturan tersebut terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana dalam pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang.TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noord Rachmad (kiri), usai menandatangani peraturan bersama, di Markas Besar Polri, Jakarta, 21 November 2016. Peraturan tersebut terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana dalam pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Polri bersepakat menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 berlangsung aman dan damai.

    Ini dilakukan agar hak-hak demokrasi masyarakat, right to vote (hak memilih) dan right to be elected (hak dipilih), bisa terlaksana dengan baik.

    "Ini merupakan rangkaian sejak 2014. Setiap ada pilkada, kami selalu koordinasi memetakan bersama daerah-daerah konflik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," kata Siane Indriani, Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2016.

    Karena itu, Komnas HAM akan mengambil peran memantau jalannya pilkada. Pemantauan akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra-pilkada, pelaksanaan pemantauan hari H, dan pasca-pilkada.

    Siane mengatakan pemantauan tahap pra-pilkada akan mulai dilakukan minggu depan. Ini berlangsung hingga Desember nanti dan akan berfokus pada beberapa aspek, seperti memotret sejauh mana persiapan penyelenggara pemilu, memonitor upaya-upaya pemerintah, polisi, dan TNI dalam meredam konflik sosial, serta mengawasi adanya praktek diskriminasi ras dan etnis.

    Sedangkan pemantauan akan dilakukan di 12 wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Papua, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

    Dari wilayah-wilayah pemantauan ini, Siane mengatakan sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta, Banten, dan Gorontalo. "Di Gorontalo yang sudah terpidana menjadi calon. Ini potensi ada gerakan masyarakat," kata Siane.

    Sedikit berbeda dengan Komnas HAM, Polri tidak menganggap Banten dan Gorontalo dalam kategori rawan. Sebaliknya, menurut Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Bambang Usadi, daerah pilkada paling rawan kemungkinan adalah DKI Jakarta.

    "Kemungkinan dari semua yang paling rawan adalah DKI. Apalagi ada isu makar," kata Bambang. Untuk mengatasi hal tersebut, Bambang mengatakan Polri telah menyiapkan kekuatan maksimal.

    DENIS RIANTIZA | BUDI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.