Demo 212, Wapres JK Minta Tidak Salat Jumat di Jalan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla memberi keterangan seusai menerima perwakilan demonstran, Jumat, 4 November 2016. Amirullah/Tempo

    Wapres Jusuf Kalla memberi keterangan seusai menerima perwakilan demonstran, Jumat, 4 November 2016. Amirullah/Tempo

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak menjalankan salat Jumat di jalan. Wakil Presiden JK menyampaikan hal itu karena ada rencana pengunjuk rasa bakal menggelar salat Jumat di jalan raya ketika melakukan demonstrasi pada 2 Desember 2016.

    Ia mengatakan pelaksanaan salat Jumat di jalan akan menghalangi kegiatan ekonomi masyarakat dan mengganggu lalu lintas kendaraan. "Salat Jumat itu di masjid," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 November 2016.

    Menurut Kalla, hanya ada dua jenis salat yang dianjurkan dilakukan di luar masjid, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta salat Istisqah (meminta hujan). Pelaksanaan salat tersebut pun, kata JK, digelar di lapangan, bukan jalan raya. "Jadi silakan (salat Jumat) di masjid, banyak masjid di Jakarta," ucapnya.

    Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 2 Desember 2016. Unjuk rasa ini masih terkait dengan kasus penistaan agama yang menyeret calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain menggelar aksi damai, para peserta unjuk rasa yang diprediksi datang dari berbagai kota di Indonesia akan menunaikan salat Jumat di jalan raya.

    Lebih lanjut, Wakil Presiden menyatakan tidak ada larangan bagi peserta dari luar Jakarta yang ingin ikut aksi. Pemerintah tidak bisa melarang orang yang ingin berpendapat atau menyalurkan aspirasinya. Namun, ia menilai, pemerintah tidak bisa ditekan dengan unjuk rasa dalam pengambilan tindakan tertentu.

    Terkait dengan kasus dugaan penistaan agama, Kalla meminta masyarakat menunggu proses hukum yang sedang berjalan. "Kalau ingin sampaikan sesuatu dengan damai. Pemerintah pasti menerima dialog," ucap Kalla.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga:

    Rencana Demo 212, Seperti Ini Sikap Buruh di Yogyakarta
    Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.