Rapat dengan Kapolri Ditunda, Ini Kata Komisi III  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian yang membatalkan pertemuan dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pada Senin, 28 November 2016. "Namun kami juga dapat memahami bahwa tugas-tugas mendesak yang harus diselesaikan Kapolri dalam rangka pengamanan unjuk rasa bela Islam III pada Jumat (2 Desember) yang akan datang jauh lebih penting," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta.

    Bambang mengatakan penundaan tersebut berdasarkan surat permintaan penjadwalan waktu kembali yang ditandatangani Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin No.B/5907/XI/2016 tertanggal 27 November 2016.

    Menurut dia, dalam surat itu dijelaskan penundaan tersebut karena Kapolri selain harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah, juga akan bertemu dengan beberapa elemen yang akan melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III dan akan melakukan konferensi pers bersama.

    "Sudah ada kesepakatan bahwa pihak kepolisian akan mengeluarkan izin dan memfasilitasi para peserta aksi damai unjuk rasa bela Islam III dan salat Jumat berjemaah pada 2 Desember 2016 namun dilakukan di lapangan Monas dan sekitarnya, tidak di jalan-jalan protokol," ujarnya.

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan rencananya Komisi III DPR akan mempertanyakan dan mendalami pernyataan bersama Kapolri dan Panglima TNI tentang adanya upaya makar dengan menunggangi rencana aksi damai pada Jumat, 2 Desember 2016.

    Dia menegaskan, pernyataan itu tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama karena pernyataan itu agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian. "Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" katanya.

    Kedua menurut dia, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR diselenggarakan di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud yang menjadi peserta rapat-rapat itu. Dia menjelaskan, ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat.

    "Keempat, apakah pelaku hoax rush money itu memiliki keterkaitan dengan para peserta rapat yang merencanakan makar," ujarnya.

    Kelima, menurut dia, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai pada Jumat, 4 November 2016, yang berujung pada kerusuhan.

    Bambang mengatakan pertanyaan-pertanyaan itu penting, mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluh karena situasi akhir-akhir ini dirasakan kurang kondusif. "Dan banyak pihak mengaitkan situasi tidak kondusif sekarang ini dengan cara polisi yang cenderung represif dalam menangani aksi damai Bela Islam jilid I, II dan III," katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Komisi III DPR mengapresiasi Polri yang dalam waktu singkat menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, ke Kejaksaan Agung.

    Menurut dia, meskipun "bola panas" kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, tapi Komisi III DPR RI tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok yang dapat dipastikan, apa pun keputusannya akan menimbulkan pro-kontra di ruang publik.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.