TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan diberlakukan pada Senin esok, 28 November 2016. Undang-Undang tersebut tepat diberlakukan setelah 30 hari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Undang-Undang tersebut pada 27 Oktober 2016.
“Jadi, kalau sebuah Revisi Undang-Undang sudah disetujui di paripurna pada tanggal tertentu, maksimal 30 hari setelah tanggal itu, otomatis menjadi Undang-Undang,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Noor Izza saat dihubungi Tempo pada Ahad, 27 November 2016.
Menurut Izza, salah satu poin terpenting dalam revisi itu adalah tentang kewenangan pemerintah yang memiliki kuasa untuk memblokir atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk akun media sosial yang menyebarkan konten negatif.
Dengan perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat, banyak orang yang memiliki akses untuk menuangkan aspirasi pada produk teknologi. Karena itu, dengan adanya pemberlakuan undang-undang ini. Kementerian Kominfo berharap setiap orang yang mendapatkan akses bersikap dewasa ketika sedang berinternet. Termasuk ketika ia berucap dalam tulisan di internet. Sebab, bisa saja apa yang dia unggah di media sosial memberi dampak luar biasa, dan bila menyentuh ranah privasi orang lain, bisa menimbulkan permasalahan.
“Sehingga siapa pun yang di internet, apabila menerima atau mengirim informasi, perlu cek dan ricek, perlu waspada. Kalau ingin meneruskan pesan ke orang lain, jangan sampai terjadi kesalahan atau melanggar ketentuan yang dilarang dalam UU ITE informasi,” kata Izza.
Dalam UU ITE, salah satu poin penting terdapat pada pasal 27 tentang pengurangan hukuman untuk kasus pencemaran nama baik dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Pengurangan hukuman juga berlaku pada pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan yang semula berlaku hukuman 11 tahun, kini hanya empat tahun penjara. Dengan adanya aturan ini, tersangka baru bisa ditahan setelah ada keputusan hukum tetap atau inkrah.
Untuk menyosialisasikan UU ITE, Kementerian Kominfo bersama stakeholder terkait, termasuk asosiasi, terus mengingatkan masyarakat mengenai dampak pelanggaran terhadap undang-undang ini. Termasuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, karena UU ITE erat kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami adakan dialog dengan beberapa stakeholder, lalu ada informasi tentang UU ITE yang kami buat viral, seperti pada 17 Agustus, Hari Pemuda, Hari Pahlawan, agar netizen dalam mengirim foto bisa menjaga informasi,” kata Izza.
DESTRIANITA
