Ini Alasan Serikat Pekerja Nasional Tak Ikut Aksi Damai 212  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar dua ribu prajuri dari tiga matra TNI dan Polda Metro Jaya mengikuti Istighosah atau doa bersama jelang demonstrasi 2 Desember di Lapangan Satlantas Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    Sekitar dua ribu prajuri dari tiga matra TNI dan Polda Metro Jaya mengikuti Istighosah atau doa bersama jelang demonstrasi 2 Desember di Lapangan Satlantas Polda Metro Jaya pada Sabtu, 26 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruh atau terprovokasi mengenai isu aksi damai yang akan digelar pada 2 Desember 2016. Menurut Ristadi, buruh atau pekerja KSPN akan tetap bekerja seperti biasa dengan kondusif.

    “Kepada seluruh jajaran KSPN untuk tetap waspada dan siaga dengan segala kemungkinan yang akan terjadi,” kata Ristadi dalam pesan tertulisnya pada Ahad, 27 November 2016.

    Menurut Rustadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mogok kerja hanya akan dilakukan apabila terjadi kegagalan perundingan dengan pengusaha. Dalam konteks aksi damai yang diselenggarakan pada 2 Desember nanti, tidak memiliki keterkaitan dengan konteks UU Ketenagakerjaan karena isu yang dibawa adalah mengenai dugaan penistaan agama, sedangkan buruh memiliki isu sendiri yaitu pengupahan.

    Baca: Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak

    Ristadi menambahkan, isu dugaan penistaan agama adalah soal nilai keyakinan yang kadar nilai moralnya tak terukur dan sangat mulia karena menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Isu pengupahan adalah soal materi keduniaan, sedangkan urusan sandang, pangan, dan papan itu urusan duniawi.

    “Kami memandang aksi 2 Desember sudah bergeser ke isu politik dan soal ras, di mana banyak pihak yang terindikasi sudah sengaja ‘menggoreng’ isu aksi tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ucap Rustadi.

    Simak: Diduga Jaringan Majalengka, Bahraini Agam Ditangkap Densus

    Selain itu, menurut Ristadi, tidak ada jaminan jika isu dugaan penistaan agama dikabulkan oleh pemerintah maka isu soal tuntutan pengupahan juga dikabulkan. “Dan tidak ada jaminan kelompok masyarakat lain akan tetap bertahan mendukung jika isu pengupahan belum dikabulkan.”

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.