Jabar Serahkan Tiga Inovasinya Ke 17 Provinsi  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi yang dimiliki Jawa Barat dapat  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghilangkan praktek Pungli.

    Aplikasi yang dimiliki Jawa Barat dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghilangkan praktek Pungli.

    INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan tiga inovasi  berupa aplikasi   pelayanan publik dan pencegahan korupsi kepada 17 Provinsi untuk direplikasi di daerah mereka. Ketiga inovasi Jabar tersebut,  yaitu aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi SKP Online berbasis Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai dan aplikasi e-Samsat.

    Aplikasi tersebut akan diterapkan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan 17 Gubernur  melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama  untuk memanfaatan aplikasi tersebut. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat, 25 November 2016.

    "Ini menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan inovasi lagi," kata Aher kepada wartawan.

    Meski ketiga aplikasi ini telah dimiliki oleh provinsi lain,  namun KPK menilai aplikasi milik Jabar lebih baik dan layak diterapkan di daerah lain. Inovasi PTSP Jabar, merupakan pelayanan tercepat dan termudah dalam prosesnya  yang  sudah dijalankan sejak  2012.

    Aplikasi SKP Online Jabar merupakan sistem online  yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai.  Hasil kinerja inilah yang yang menghasilkan  TPP bagi pegawai. Program  ini dilaksanakan sejak tahun 2009.  Dengan  sistem SKP Online, Pemprov Jabar  menghapus biaya honor karena  dengan TPP kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.

    Sedangkan aplikasi e-Samsat Jabar yang diluncurkan sejak 2014 lalu dinilai bisa menghilangkan praktek percaloan dan pungutan liar. Dengan aplikasi ini, msyarakat  dapat  membayar pajak kendaraan bermotor  melalui ATM  Bank bjb, BRI, BNI, BCA dan CIMB Niaga.

    Ada juga Samsat Gendong, yaitu  program layanan jemput bola petugas pajak kepada wajib pajak yang berada di pelosok  secara online. Dengan  aplikasi  ini, Pendapatan Asli Daerah Jabar meningkat cukup drastis.

    Aher berharap, tiga inovasi ini bisa diterapkan tidak hanya di 17 Provinsi saja tapi di seluruh Provinsi di Indonesia. "Kita siap mentransfer pengalaman yang kita miliki," ujarnya.

    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengapresiasi aplikasi  yang sudah diterapkan oleh Pemprov Jabar. Tak hanya itu, Jabar juga  bersedia memberikan pelatihan bagi staf di 17 Pemerintah Provinsi terkait penggunaan aplikasi tersebut. "Aplikasi ini diberikan secara gratis," ujarnya.

    KPK, lanjut Basaria,  akan terus memonitoring penerapan aplikasi ini hingga betul-betul bisa diterapkan di provinsi lain.  "KPK akan memonitoring mulai Januari 2017 sampai sejauh mana 17 Provinsi mereplikasi ini," ucapnya.

    Menurut Basaria,  aplikasi Jabar  sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghilangkan praktek Pungli. Jika aplikasi ini berhasil diterapkan di 17 provinsi,  maka KPK akan menerapakannya di seluruh provinsi di Indonesia. "Kita tunggu saja, sekarang 17 provinsi,  mudah-mudahan tahun depan bisa di seluruh Indonesia,"  ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.