Pengamat Pajak Heran atas Kasus Suap Pejabat Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

    Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, mengaku heran atas kasus yang menimpa Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno. “Bagaimana bisa pihak yang tidak ada hubungannya dengan mengurus surat tagihan pajak bisa mendapat keuntungan dari itu?” ucapnya saat dihubungi, Jumat, 25 November 2016.

    Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin malam lalu menangkap Handang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Handang diduga menerima suap dari PT EK Prima Ekspor (EKP) Indonesia agar menghapus kewajiban pajak perusahaan itu. PT EKP Indonesia memiliki surat tagihan pajak (STP) sejak 2014 hingga 2015. Country director perusahaan itu, Rajesh Rajamohanan Nair, lalu menyuap pejabat Handang untuk membereskan hal tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan ada dua komponen kewajiban pajak yang harus dibayarkan dari total STP sebesar Rp 78 miliar dari perusahaan itu.

    Yustinus berujar, STP diterbitkan kantor layanan pajak. Ada kalanya STP yang diterbitkan itu tidak disetujui wajib pajak. Alasan tidak setuju bisa karena tagihan pajak itu tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak atau wajib pajak tidak setuju dengan dasar penerbitan STP tersebut. “Alasan tidak setuju lebih banyak karena perhitungan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah.”

    Bila ada wajib pajak yang tidak setuju dengan STP yang diterbitkan, tutur Yustinus, para wajib pajak bisa melayangkan keberatan ke kantor wilayah pajak setempat. “Wajib pajak bisa minta menghapus STP itu di kanwil, tidak ke kantor pusat, Direktorat Jenderal Pajak.”

    Petugas di kantor wilayah akan memutuskan, apakah keberatan wajib pajak dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Bila keberatan wajib pajak atas STP itu ditolak di kantor wilayah dan wajib pajak tidak puas dengan keputusan itu, wajib pajak bisa membawa kasus ini ke pengadilan pajak, bukan ke Direktorat Pajak. “Jadi tidak ada hubungannya pengurusan STP dengan Dirjen Pajak.”

    Yustinus menyarankan kewenangan Handang ditelaah, sehingga bisa diketahui hubungan Handang dengan perusahaan yang bermasalah itu. “Perlu dicari tahu kewenangannya sehingga bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan itu.”

    MITRA TARIGAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.