Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Novanto Kembali Ketua DPR, Pengamat: Dagelan Parlemen

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam Rapat Pleno Pengurus DPP Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta,6 Oktober 2016. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam Rapat Pleno Pengurus DPP Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta,6 Oktober 2016. TEMPO/Maria Fransisca (magang)
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR merupakan dagelan politik. Setya mengundurkan diri sebagai ketua Dewan ketika terlibat kasus permintaan saham Freeport yang biasa disebut "papa minta saham", Desember 2015.

Feri menilai keputusan Golkar mengembalikan Setya ke kursi Ketua Dewan akan merugikan lembaga tinggi negara tersebut. Sebab, publik menilai Novanto pernah tersangkut masalah etik. "Ini akan meyakinan publik bahwa DPR adalah lembaga yang berisi orang-orang bermasalah. Ini yang namanya dagelan parlemen," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis 24 November 2016.

Kembalinya Setya, yang kini Ketua Umum partai Golkar, sebelumnya menang dalam juducial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang legalitas penyadapan yang dilakukan swasta sebagai bukti kasus hukum di Mahkamah Konstitusi. Namun menurut Feri, kemenangan itu  tidak meluruskan pelanggaran etik yang  pernah dilakukan.

MK memutuskan penyadapan terhadap Setya dalam kasus tersebut ilegal. "Putusan MK itu hanya perihal alat bukti. Perihal Setya mencemarkan nama baik itu sudah diketahui publik," ujar Feri .

Partai Golkar mewacanakan kembali mengangkat Setya  sebagai Ketua DPR RI. Wacana itu muncul setelah ada putusan dari MK dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyebutkan bahwa Setya tidak bersalah.

Menurut Feri, Setya akan kesulitan menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga negara yang mengawasi kinerja pemerintahan karena berpotensi disandera dengan kasus lama yang pernah menjeratnya. Setiap keputusan kelembagaan yang dikeluarkan Setya bisa dipermasalahkan anggotanya sendiri, karena pernah cacat politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Feri menilai diangkatnya kembali Setya menjadi Ketua DPR akan merugikan Partai Golkar. Sebab, lawan politiknya di internal partai dan di luar partai akan berupaya membongkar kasus Setya. "Itu sebabnya pilihan kepada Satya mirip bom waktu bagi pengabaian etika dalam politik," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan  Setya  akan diangkat kembali menjadi Ketua DPR. Alasannya, harkat dan martabat Setya perlu dikembalikan setelah ada putusan dari MK dan MKD. “Putusan MK jelas, apa yang pernah dipersoalkan tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum,” kata Nurdin Senin, 21 November 2016.

Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengaku tak tahu perihal adanya permintaan agar dirinya kembali menjadi ketua DPR. "Saya betul-betul tidak tahu bahwa ada putusan dari pleno Golkar yang memutuskan untuk saya kembali menjadi Ketua DPR RI. Dan, sampai sekarang, saya belum tahu situasinya," ujar Setya Novanto seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 November 2016.

ANDRI EL FARUQI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

11 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

13 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

14 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

14 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

15 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

15 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.


Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

17 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Copenhagen Kevin Diks menggelar pertemuan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Instagram @erickthohir.
Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.


DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

Kevin Diks berseragam FC Kopenhagen. Doc. FCK.DK.
DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ditemui usai pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.