Polda Sulawesi Selatan Deteksi Kelompok Gerakan Makar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) memeriksa pasukan Satuan Brimob pada upacara pelepasan di Polda Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) memeriksa pasukan Satuan Brimob pada upacara pelepasan di Polda Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan telah mendeteksi kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan gerakan makar dalam unjuk rasa 25 November atau 2 Desember 2016. "Kami deteksi itu dan sudah kantongi siapa mereka-mereka," ucap Anton, Kamis, 24 November 2016.

    Anton menolak membeberkan kelompok mana saja yang diduga akan melancarkan gerakan makar. Dia hanya menyebutkan ada agenda khusus yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menunggangi gerakan unjuk rasa tersebut.

    Anton meminta warga Sulawesi Selatan tidak ikut-ikutan menggelar unjuk rasa. "Aksi itu tidak murni lagi berkaitan dengan kasus penistaan agama," ujarnya.

    Mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI ini juga mengimbau warga tidak berangkat ke Jakarta. Dia menuturkan tidak ada jaminan bagi mereka yang ikut ke Jakarta bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Jangan sampai Anda ikut terseret-seret nantinya," kata Anton.

    Meski demikian, Anton menghargai bila ada kelompok masyarakat yang tetap ingin berunjuk rasa. Dia meminta kelompok tersebut mengirim pemberitahuan. "Kami siapkan personel pengamanan 2.300 orang," ucapnya.

    Pada Rabu 23 November, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menanggapi dingin rencana aksi dan isu makar tersebut. Dia meminta warga di daerah ini tidak panik menyikapi persoalan tersebut. "Jangan bawa-bawa urusan di Jakarta ke Makassar. Kami di sini asyik-asyik saja," ujar Syahrul.

    Menurut dia, unjuk rasa menyikapi masalah di Jakarta bila dibawa ke Makassar hanya akan berdampak buruk. "Bila demo di sini, aktivitas masyarakat akan terganggu. Padahal situasi Makassar sudah sangat kondusif," tutur Syahrul.

    Tapi Syahrul juga menghargai kelompok masyarakat yang tetap ingin berunjuk rasa. Menurut dia, itu merupakan hal lumrah dan diatur sebagai bentuk kebebasan berekspresi. "Yang penting teratur. Polisi juga akan melakukan pengawalan," katanya.

    ABDUL RAHMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.